Rakor PPM 2026, Bupati Wongsojudo Dorong Pembangunan Tepat Sasaran di Kepulauan

Surabaya, OkeDaily.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, semakin serius mempercepat pembangunan wilayah kepulauan melalui penguatan sinergi bersama SKK Migas dan Kangean Energy Indonesia Ltd.

Upaya itu diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026 untuk Kecamatan Raas dan Sapeken yang digelar di Surabaya, pada Rabu 20 Mei hingga Selasa 21 Mei 2026.

Hal ini sebagai langkah strategis menyelaraskan program pemerintah daerah dan perusahaan agar lebih tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat kepulauan Sumenep.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, jajaran SKK Migas, KEI Ltd, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, hingga Forkopimka Raas dan Sapeken.

Rakor kali ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan program perusahaan agar seluruh kegiatan yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat kepulauan.

Dalam forum itu diketahui, alokasi anggaran Program PPM Tahun 2026 untuk Kecamatan Raas mencapai Rp1,609 miliar, sedangkan Kecamatan Sapeken sebesar Rp1,604 miliar.

Bupati Wongsojudo, mengatakan pembangunan wilayah kepulauan Sumenep menjadi prioritas pemerintah daerah, karena memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding wilayah daratan.

“Kami ingin pembangunan di wilayah kepulauan berjalan lebih cepat, terarah dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu sinergi bersama SKK Migas dan KEI menjadi sangat penting,” kata Bupati Wongsojudo.

Menurutnya, Program PPM 2026 harus menjadi instrumen nyata dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis.

“Program yang disusun harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga infrastruktur penunjang. Yang terpenting, program itu berdampak langsung bagi warga,” ujarnya.

Sementara itu, Wabup Imam, mengatakan sinkronisasi program sangat diperlukan agar pembangunan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program antara pemerintah daerah dan perusahaan.

“Program ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, SKK Migas dan KEI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Raas dan Sapeken,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pembangunan di wilayah kepulauan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami ingin program yang dijalankan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, pelatihan masyarakat, penguatan ekonomi warga hingga program beasiswa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya penyusunan program berbasis kebutuhan masyarakat agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.

“Usulan dari pemerintah desa dan masyarakat menjadi dasar utama dalam penyusunan program. Dengan begitu bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan warga dan manfaatnya bisa dirasakan langsung,” tegasnya.

Selain membahas sinkronisasi pembangunan, rakor tersebut juga menyoroti sejumlah sektor prioritas lainnya seperti penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengembangan pesantren dan lembaga keagamaan, hingga percepatan kelistrikan di wilayah kepulauan.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis pembangunan di wilayah kepulauan akan semakin terintegrasi, merata, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di Raas dan Sapeken.

Penulis : Nurifan Hairi

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: okedaily.com