Sinergitas Pusat dan Daerah Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan di Denpasar

DENPASAR – Sinergitas antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar dinilai menjadi salah satu kunci agar berbagai program pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di daerah.

Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Gerindra, I Gede Tommy Sumertha, mengatakan koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk memastikan program nasional tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di tingkat daerah.

“Sinergitas program pemerintah kota, provinsi dan pusat sangat penting untuk terus dilakukan. Dengan sinergi yang baik, program pembangunan bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Tommy, Kamis (1/10/2026).

Baca Juga :  Presiden Prabowo Subianto Luncurkan Program PLTS 100 GWp di Bali

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya, persoalan yang muncul di daerah juga perlu dikomunikasikan kepada pemerintah pusat agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.

Revitalisasi Sekolah Perlu Dikawal Bersama

Salah satu program yang menjadi perhatian Tommy adalah revitalisasi satuan pendidikan. Ia menyebut program pemerintah pusat tersebut telah menyasar sejumlah SD di Kota Denpasar, baik yang telah terealisasi maupun yang masih melalui proses verifikasi dan pengusulan berdasarkan Dapodik.

Secara nasional, Kemendikdasmen mencatat program revitalisasi pada 2025 telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan dengan dukungan anggaran sekitar Rp16,9 triliun dan memberikan manfaat kepada sekitar 4,23 juta peserta didik. Program tersebut kemudian dilanjutkan dan diperluas pada 2026.

Tommy menilai capaian tersebut perlu dikawal melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memastikan sekolah yang menjadi sasaran benar-benar sesuai kebutuhan serta pelaksanaannya berjalan transparan dan tepat guna.

Di Denpasar, sinergi tersebut sebelumnya juga terlihat dalam pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan. Dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana pendidikan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang perlu terus dikawal pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya.

“Program-program seperti revitalisasi sekolah ini harus kita kawal bersama. Pemerintah daerah tentu memiliki peran untuk memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.

MBG Tak Cukup Hanya Berjalan

Selain sektor pendidikan, Tommy turut menyoroti pelaksanaan MBG. Ia menilai keberlanjutan program tersebut perlu diikuti dengan pembenahan tata kelola, distribusi dan pengawasan sehingga kualitas makanan, keamanan pangan serta ketepatan penerima manfaat dapat terus terjaga.

Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang sepanjang 2026 memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pada September 2026, BGN menyatakan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan MBG.

Penulis : Alfian Syaifullah

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya