Sinergitas Pusat dan Daerah Dinilai Jadi Kunci Percepatan Pembangunan di Denpasar

BGN juga melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG dan dapat memberikan sanksi berupa penghentian sementara apabila ditemukan ketidaksesuaian.

“MBG sudah berjalan dan harus terus kita dukung. Yang penting sekarang bagaimana tata kelola dan distribusinya terus diperbaiki sehingga kualitas makanan, keamanan pangan dan ketepatan penerima manfaat tetap terjaga,” ujar Tommy.

Bagi Tommy, penguatan pengawasan bukan berarti menghambat program, melainkan bagian dari upaya memastikan kebijakan berskala nasional tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Koperasi hingga Sekolah Rakyat

Tommy juga menyebut sejumlah program pemerintah lainnya yang menurutnya membutuhkan pengawalan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan serta ketahanan energi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut KDKMP diarahkan sebagai instrumen untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong efisiensi ekonomi hingga lapisan masyarakat bawah.

Sementara di bidang pendidikan dan sosial, pemerintah terus mengembangkan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial pada September 2026 menetapkan delapan lokasi tambahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 149/HUK/2026.

Menurut Tommy, program-program tersebut akan lebih efektif apabila pemerintah daerah memahami arah kebijakan nasional sekaligus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Ketahanan Pangan Harus Perhatikan Petani dan Konsumen

Pada sektor pangan, Tommy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani berada di kisaran Rp7.000 per kilogram, sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berada pada angka Rp6.500 per kilogram.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal harga di tingkat konsumen, tetapi juga bagaimana pendapatan petani meningkat. Harga tetap terjangkau bagi masyarakat, sementara petani mendapatkan harga yang layak sehingga produksi pangan kita semakin kuat,” kata Tommy.

Menurutnya, kebijakan ketahanan pangan harus dilihat sebagai sebuah ekosistem. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan petani sebagai produsen memperoleh insentif ekonomi yang memadai.

Daerah dan Pusat Harus Saling Menguatkan

Tommy menilai banyaknya program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat koordinasi lintas pemerintahan semakin penting.

Penulis : Alfian Syaifullah

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya