Aliansi BEM Pesantren dan BEM se-Sumatera, Desak Presiden Batalkan Kenaikan Harga BBM

OKEDAILY, SUMSEL – Halaqah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren se-Indonesia wilayah Pulau Sumatera bersama BEM se-Sumatera Selatan menggelar aksi di Simpang 5 DPRD Kota Palembang pada, hari Kamis (08/09/22).

Bersama dengan ratusan demonstran, serentak menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai sangat membuat sengsara dan mempersulit rakyat.

Ketua Lajnah Kaderisasi Regenerasi BEM Pesantren Se-Indonesia Wilayah Pulau Sumatera, Muhammad Azhari bersama Aliansi BEM Se-Sumatera Selatan dengan tegas mendesak kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM, mengingat hal itu sudah terjadi di setiap wilayah negeri ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  BEM Nusantara DIY Gelar Demonstrasi Turunkan Jokowi-Ma'ruf Atas Naiknya Harga BBM

“Indonesia saat ini belum pulih dari covid19 yang membuat perekonomian hingga saat ini masih belum stabil, namun pemerintah dengan kekuasaannya begitu mudah berdalih untuk menaikkan harga BBM ditengah krisis finansial yang dialami oleh Masyarakat,” ujar Muhammad Azhari.

Penolakan ini dilanjut dengan penolakan terhadap bantuan pemanis dari pemerintah dengan BLT, BSU, dan bantuan angkutan umum karena sudah kerap kali terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran.

“Pemerintah dengan mudah mengelabuhi masyarakat, dengan bantuan-bantuan yang di salurkan sebagai pemanis dengan jangka waktu yang sangat sebentar, jika pemerintah hanya memikirkan kemegahan-nya sendiri, maka kami rakyat menuntut dengan tegas Kepemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM serta mengevaluasi Mentri ESDM, Mentri Keuangan serta Direksi Pertamina,” tegas Ketua Dema IAIQI Indralaya Itu.

Dengan melihat kondisi saat ini solusinya bukan malah pemerintah menaikkan harga BBM, karena ini hanya akan mempersulit rakyat Indonesia. Kata dia, seharusnya pemerintah mengevaluasi kebijakan dalam pendistribusian serta mereformasi Direksi Pertamina yang nampaknya tidak mampu mengelola minyak Indonesia.

“Atas nama rakyat kami Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia meminta para pejabat menolak bersama kenaikan BBM dan mendesak Presiden RI untuk mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) pengalihan atau alokasi pembangunan nasional pada APBN,” tukasnya.

Sejumlah tuntutan BEM Pesantren :
1. Menolak kenaikan harga BBM
2. Menolak pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP
3. Menolak semua bentuk operasi judi
4. Mendesak Kapolda Sumsel untuk menindak tegas pelaku kekerasan jalanan dan perusak fasilitas umum.

Aliansi BEM se-Sumatera Selatan Menuntut :
1. Mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM
2. Mendesak Presiden Joko Widodo mengusut dugaan mafia Migas yang menyebabkan kebocoran subsidi BBM
3. Mendesak DPRD Sumatera Selatan untuk menolak kenaikan harga BBM dan mengalihkan tunjangan sebagai anggota DPRD kepada rakyat kecil selama kenaikan harga BBM tidak dibatalkan.