HMI Cabang Medan Mati Suri, Revitalisasi Hanya Seremonial?

- Editorial Team

Sabtu, 22 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Julpahri Tanjung. ©Okedaily.com/Istimewa

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Julpahri Tanjung. ©Okedaily.com/Istimewa

OkeDaily.com Peresmian renovasi dan revitalisasi Masjid, Student Center, serta Gedung Insan Cita di Adi Negoro 15, pada 19 Februari 2024 silam, menjadi sorotan publik. Acara yang dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafii, anggota BPKH Amir Yusuf, serta KAHMI Medan dan Sumatera Utara ini mendapat apresiasi, namun juga menuai kritik tajam.

Menurut Ketua HMI Komisariat FIS UINSU Medan, Julpahri Tanjung, upaya renovasi ini memang langkah positif dalam mendukung perkaderan. Namun, di balik kemegahan gedung yang telah direnovasi, ada persoalan besar yang justru terabaikan yakni stagnasi kepemimpinan HMI Cabang Medan.

Baca Juga :  WJP Berduka, Kehilangan Kader Potensial Indrajit Dermawan

Sejak dikarateker pada 30 Mei 2024 melalui SK PB HMI, seharusnya ada langkah konkret untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan. Namun, hingga kini, kepengurusan masih vakum, menyebabkan HMI Cabang Medan seolah “mati suri”.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jangan sampai renovasi ini hanya menjadi simbol kosong tanpa aktivitas yang membangun. Fisik gedung boleh megah, tetapi tanpa kepemimpinan yang solid dan program kaderisasi yang berjalan, ini tak lebih dari proyek seremonial,” ujar Julpahri, Jum’at (21/2).

Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi organisasi yang sejati, bukan sekadar perbaikan infrastruktur. Oleh karena itu, dirinya meminta KAHMI dan pihak terkait harus melihat bahwa masalah utama bukan hanya soal gedung.

Baca Juga :  Apa yang Harus Dibenahi dari Viralnya Percuma Lapor Polisi?

“Ini bukan soal infrastruktur semata, tetapi bagaimana menghidupkan kembali roda organisasi agar HMI Cabang Medan kembali berperan sebagai kawah candradimuka kepemimpinan,” tegasnya.

Kritik ini, sambung Julpahri, menyoroti kenyataan bahwa tanpa kepemimpinan yang jelas dan komitmen kuat terhadap perkaderan, renovasi tersebut hanya akan menjadi proyek monumental tanpa dampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Mampukah HMI Cabang Medan bangkit dari mati surinya? Ataukah renovasi ini hanya akan menjadi gimik tanpa substansi? Waktu yang akan menjawab,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB