SUMENEP – Desas-desus pemetaan Desa masuk kategori kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sumenep, Madura, yang tersebar di lima Kecamatan mulai disorot oleh publik di Kota Keris.
Seperti hal dikatakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, H. Yayak Nurwahyudi, bahwa terdapat lima Kecamatan yang termasuk dalam kategori tersebut diantaranya Arjasa, Batang-Batang, Pragaan, Lenteng, dan Sapeken.
Tentunya sebagai langkah terbebas dari kemiskinan ekstrim, sebagaimana dilansir dari media online harianjatim.com, bahwa pemerintah daerah akan memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa yang masuk dalam kategori tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bantuan kepada masyarakat untuk penyalurannya dilakukan secara bertahap dan semua bantuan targetnya bisa mengatasi kondisi yang terjadi di tengah masyarakat,” kata H. Yayak kepada awak media harianjatim.com, Selasa (25/1/2022).
Pemetaan desa kategori kemiskinan ekstrim yang tersebar di lima Kecamatan itu mulai menjadi perbincangan hangat Jurnalis yang tergabung di Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Kabupaten Sumenep.
Pasalnya, Pemetaan Desa kategori kemiskinan ekstrim tidak sesuai dengan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan data yang dikantongi para jurnalis trotoar itu menunjukkan, bahwa di Kabupaten Sumenep sudah tidak ada lagi nama desa yang berstatus tertinggal ataupun desa sangat tertinggal.
Kendati demikian, langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pemetaan terhadap sejumlah desa kategori kemiskinan ekstrim yang tersebar di lima Kecamatan itu mulai dipertanyakan.
“Melihat data LKjIP Dinas terkait, pemetaan terhadap desa katagori miskin ekstrem yang terseber di lima Kecamatan di Kabupaten Sumenep ini patut kita pertanyakan,” ujar Ach. Zaini, Selasa (5/4), Kabiro Sumenep media radarpostnasional.com.
Jika merujuk pada LKjIP Tahun 2020 Dinas PMD Kabupaten Sumenep, kata Zaini, laporan tersebut menunjukkan tabel klasifikasi kemajuan dan kemandirian.
“Jadi sejumlah desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrim yang konon katanya tersebar di lima Kecamatan ini, kami kira perlu dijelaskan secara detail pemetaannya seperti apa,” tukasnya.
Sebab, sambung dia, status desa tersebut juga berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 yang juga dikeluarkan Dinas PMD Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang di LKjIP tersebut.
“Jadi ini ke depan, tidak menutup kemungkinan akan menyangkut anggaran atau bantuan dari Pemerintah, dan ini juga menyangkut dengan LKjIP itu,” tandasnya.
(Hingga berita ini ditayangkan, okedailycom masih belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pihak instansi terkait, guna memenuhi verifikasi dan keberimbangan produk jurnalistik)
Loading ...