E-Voting Pilkades Sumenep 2027 Dikaji, AWDI Pertanyakan Urgensi dan Kesiapan

Menurutnya, pemerintah desa, tokoh masyarakat, akademisi, kelompok masyarakat sipil, pers, serta pihak lain yang berkepentingan perlu dilibatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi teknologi.

“Keterlibatan publik penting agar penerapan teknologi dalam Pilkades tidak hanya dipandang sebagai program modernisasi administrasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat desa,” tuturnya.

Sebelumnya, DPMD Sumenep akan menyiapkan forum diskusi untuk menyerap masukan berbagai pihak, sekaligus menjadi bagian dari penyusunan materi akademik dan regulasi terkait e-voting.

Baca Juga :  Salut! Komisi IV DPRD Sumenep Rekomendasikan Pembatalan Rekrutmen Dewan Pendidikan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apa Tujuan Utama E-Voting?

DPC AWDI Sumenep juga meminta Pemkab Sumenep segera menjelaskan indikator keberhasilan yang ingin dicapai melalui penerapan e-voting.

Apakah sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat penghitungan suara, mengurangi kesalahan penghitungan, memperkuat transparansi, atau memiliki tujuan lainnya.

Penjelasan atas pertanyaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui alasan di balik perubahan metode pemungutan suara.

Sebab, penerapan teknologi juga membutuhkan biaya, perangkat, sumber daya manusia, pelatihan, pemeliharaan sistem, serta mekanisme pengamanan.

Dengan demikian, manfaat yang dijanjikan perlu disandingkan dengan kebutuhan dan risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya.

“Teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk mempermudah dan memperkuat proses demokrasi, bukan menjadi tujuan itu sendiri,” ujar Rakib.

Tidak Perlu Terburu-buru

Dengan wacana tersebut Rakib berharap Pemkab Sumenep tidak terburu-buru dalam menetapkan e-voting sebagai mekanisme Pilkades.

Menurutnya, kajian komprehensif, uji coba, sosialisasi, simulasi, serta evaluasi kesiapan teknis dan sosial perlu menjadi bagian dari tahapan sebelum sistem diterapkan.

“Kalau memang semua prasyaratnya sudah terpenuhi, tentu masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka. Tetapi kalau masih ada persoalan mendasar, seharusnya dikaji dan diuji terlebih dahulu,” jelasnya.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya