Masalah Klasik terbesar Kota Denpasar MBS Macet, Banjir Hingga Sampah

- Editorial Team

Rabu, 11 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

I Gede Tommh Sumertha, Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra.

I Gede Tommh Sumertha, Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra.

Denpasar, Okedaily.com – Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pariwisata di Bali terus menghadapi berbagai tantangan perkotaan. Tiga persoalan utama yang kini menjadi sorotan masyarakat adalah masalah sampah, banjir, dan kemacetan, yang dinilai perlu mendapat penanganan serius dan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

Anggota DPRD Kota Denpasar dari daerah pemilihan Denpasar Selatan, I Gede Tommy Sumertha, mengatakan bahwa pertumbuhan kota yang pesat harus diimbangi dengan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan yang lebih baik agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.

Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kota Denpasar. Meningkatnya aktivitas masyarakat serta pertumbuhan sektor pariwisata berdampak pada bertambahnya volume sampah setiap hari.

Sampah di Kota Denpasar. Foto: Radarbali

“Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pengurangan di sumber, pengolahan berbasis masyarakat hingga pemanfaatan teknologi seperti waste to energy. Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan kota,” ujar Tommy Politisi Gerindra ini.

Selain sampah, banjir juga menjadi isu yang kerap muncul terutama saat musim hujan. Genangan air masih terjadi di sejumlah titik di Kota Denpasar yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem drainase yang belum optimal, penyumbatan saluran air akibat sampah, serta berkurangnya daerah resapan air.

Banjir di Kota Denpasar. Foto: Antara

Tommy menilai perlu adanya upaya penataan sistem drainase secara menyeluruh, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan fasilitas resapan air di kawasan perkotaan.

Baca Juga :  Zulfikar Wijaya DPRD Bali Tinjau Lokasi Banjir di Pulau Biak, Warga Keluhkan Tumpukan Sampah

“Penanganan banjir tidak bisa hanya bersifat sementara. Diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara pembangunan drainase, penataan sungai, serta perlindungan kawasan resapan air agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang berlebihan,” jelasnya.

Sementara itu, kemacetan lalu lintas juga menjadi tantangan yang semakin terasa seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada waktu tempuh perjalanan, tetapi juga berpengaruh pada kenyamanan dan produktivitas warga.

Ilustrasi kemacetan. Foto: kompas.com

Untuk mengatasi hal tersebut, ia menilai pemerintah perlu terus melakukan berbagai langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, rekayasa lalu lintas, penyediaan kantong parkir, hingga pengembangan transportasi massal yang lebih efektif.

Baca Juga :  Zulfikar Wijaya DPRD Bali Hadiri Halal bi Halal Muslimat NU Bali

“Solusi kemacetan harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Selain pembangunan infrastruktur, pengaturan lalu lintas serta pembatasan kendaraan di kawasan tertentu juga perlu menjadi bagian dari kebijakan transportasi kota,” katanya.

Tommy menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan perkotaan tersebut.

“Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali harus mampu menjadi kota yang tertata, bersih, dan nyaman. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, diharapkan Kota Denpasar mampu menghadapi tantangan perkotaan sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.

Facebook Comments Box

Penulis : Alfin

Editor : Editor

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan
UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa
Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara
Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya
Ground Breaking PSEL Denpasar Raya, Tommy Sumertha: Wujud Nyata Komitmen Presiden Prabowo Atasi Sampah di Bali
Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara
Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:04 WIB

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:40 WIB

Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:48 WIB

UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:48 WIB

Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:20 WIB

Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB