MEDAN, OKEDAILY – Pimpinan Pusat Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (PP KAPPIR) menggelar dialog refleksi akhir Tahun 2024 dengan tema “Menyikapi Kebijakan Mendiktisaintek: Kemana Arah Pendidikan Tahun 2025?” di Kopi Kereta Api Sena, Kota Medan, pada Selasa (31/12/2024).
Acara yang dipandu oleh Meitia Ivanka ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Sekretaris Asosiasi Tokoh Mahasiswa Sumatera Utara, Edwansyah Siahaan, dan Ketua IMMMI-SU, Ansyaad Tanjung, S.T.
Kemudian, ada juga akademi, Dr. M. Joharis Lubis, M.M., M.Pd., Ketua KOPRI PMII Medan, Nur Hidayah, Presiden Mahasiswa Unimed, Muhammad Ravin, Ketua Komisariat IMM FEB UMSU, Hans Hafiz Yazid, serta Ketua PP KAPPIR, Mickael Halomoan Harahap.
Dalam diskusi, Muhammad Ravin menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari sisi fasilitas, kesejahteraan guru, maupun kebijakan yang mendukung para pendidik.
“Semoga pendidikan di Indonesia menjadi tempat untuk mencetak generasi yang lebih baik, dan guru mendapat kesejahteraan yang layak untuk mendukung pendidikan Indonesia Emas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nur Hidayah menyoroti isu terkait kebijakan pemerintah mengenai tenaga pendidik, seperti rencana penghapusan perekrutan guru honorer dan pengangkatan mereka sebagai PNS.
Ia juga mempertanyakan nasib lulusan sarjana pendidikan yang masih mencari tempat dalam sistem pendidikan nasional. “Harapannya, tahun 2025 pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan sarjana muda pendidikan,” ujarnya.
Sedangkan Edwansyah Siahaan, pada kesempatan tersebut menegaskan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam mengatasi permasalahan pendidikan, termasuk isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penyalahgunaan beasiswa.
“Kenaikan biaya pendidikan tanpa peningkatan kualitas akan memperburuk masalah. Mahasiswa harus aktif mencari solusi atas persoalan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Mickael Halomoan Harahap juga menekankan acara ini sebagai bentuk kepedulian terhadap arah pendidikan nasional di tengah pembagian Kementerian Pendidikan menjadi tiga oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berharap kebijakan ini bisa lebih efektif dan efisien dalam memajukan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.
Acara ini menjadi momentum untuk merefleksikan kebijakan pendidikan di tahun mendatang, sekaligus memperkuat peran berbagai pihak dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Indonesia.
