Sumenep – Pemerintahan Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes).
Acara yang digelar pada hari Rabu, 10 November 2021, yang bertempat di Balai Desa Sapeken, dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) Sapeken, Koordinator Pendamping Desa Se-Kecamatan Sapeken, Tim Verifikasi dan Fasilitasi Kecamatan.
Selain itu, juga dihadiri Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dan turut mengundang beberapa unsur perwakilan dusun. Meliputi unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh perempuan.
Dalam sambutannya, Pj Kades Sapeken, Abd Gani mengatakan, dalam Musdes kali ini, dirinya akan lebih menfokuskan terhadap program pengentasan kemiskinan sebagaimana misi Pemkab Sumenep.
“Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana bisa menangani angka kemiskinan ekstrim,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga menjelaskan bentuk kepeduliannya terhadap angka kemiskinan di desanya, yang menurutnya sebagai terobosan yang harus diprioritaskan.
Targetnya adalah, minimal mengalami penurunan daripada sebelumnya. “Jangan sampai ada peningkatan lagi, kita upayakan survei dan turun langsung untuk mengkroscek itu,” terangnya.
Selain dari pada kemiskinan, point penting yang harus diutamakan, kata Abd. Gani, adalah pemerataan pembangunan infrastruktur desa.
“Kita akan terus berupaya bagaimana infrastruktur dirasakan betul oleh masyarakat secara merata,” imbuhnya.
Selanjutnya, dia juga mengutarakan bahwa untuk menunjang kinerja Pemerintahan Desa Sapeken dalam peningkatan pelayanan publik, pihaknya juga akan melakukan pengadaan Internet Desa dan Sistem Informasi Desa (SID).
Bahkan selain dari pada itu, Pj. Kades Sapeken mengaku juga akan menfokuskan pada amanah Peraturan Bupati, dan Permendesa Nomor 07 Tahun 2021, tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2022.
“Kita akan fokus kepada apa yang menjadi amanah Peraturan Bupati, dan prioritas penggunaan Dana Desa 2022, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permendesa Nomor 07 Tahun 2021,” tegasnya.
