SUMENEP, OKEDAILY – Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Melawan (Koramel) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis, 5 Desember 2024, di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap maraknya dugaan kecurangan tindakpidana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, dalam hal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024-2029 yang berlangsung pada Rabu, 27 November lalu.
Massa yang turun kejalan tersebut menganggap proses Pilkada Sumenep 2024 penuh dengan praktik money politics dan keterlibatan aparat desa yang merugikan salah satu pasangan calon (paslon).
Koordinator aksi Koramel, Sulaisi Abdurrazaq, dalam orasinya dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi di Kabupaten Sumenep tengah berada dalam kondisi darurat akibat banyaknya pelanggaran yang terjadi.
“Kami melihat banyak praktik curang yang terjadi. Ini sangat merugikan salah satu paslon. Demokrasi di Sumenep harus diselamatkan,” tegas Sulaisi di hadapan ribuan demonstran.
Praktisi hukum yang karib disapa Sulaisi itu juga mengkritik keras kinerja Bawaslu Sumenep yang dinilai lalai dalam mengawasi jalannya Pilkada Sumenep 2024, meskipun memiliki anggaran sebesar Rp42 miliar.
“Kemana Bawaslu saat pemungutan suara berlangsung? Dengan anggaran sebesar itu, kecurangan seharusnya tidak terjadi,” sesalnya.
Dalam aksi tersebut, Koramel menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya termasuk mendesak Bawaslu Sumenep mendiskualifikasi Paslon 02, Ahmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim, yang diduga terlibat kecurangan.
Selain itu, mereka meminta tindakan hukum terhadap kepala desa yang diduga menjadi tim sukses paslon tersebut. “Sudah saatnya Bawaslu bertindak tegas demi menyelamatkan demokrasi. Kami ingin Pilkada yang jujur,” tambahnya.
Aksi protes berlangsung damai meskipun dijaga ketat oleh aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, ribuan massa masih bertahan di depan kantor Bawaslu, menunggu respons konkret dari pihak berwenang. Situasi tetap kondusif, namun ketegangan masih terasa di tengah massa.
Sejarah akan mencatat Pilkada Sumenep 2024 yang sedari awal tahapannya menjadi sorotan publik, terutama karena berbagai dugaan pelanggaran yang mencoreng integritas proses demokrasi di daerah tersebut.
