Koalisi Rakyat Melawan Kepung Bawaslu Sumenep, Tuntut Penegakan Demokrasi

- Editorial Team

Kamis, 5 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ribuan massa mengatasnamakan Koalisi Rakyat Melawan kepung kantor Bawaslu Sumenep. ©Okedaily.com

Ribuan massa mengatasnamakan Koalisi Rakyat Melawan kepung kantor Bawaslu Sumenep. ©Okedaily.com

SUMENEP, OKEDAILY Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Melawan (Koramel) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis, 5 Desember 2024, di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap maraknya dugaan kecurangan tindakpidana pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, dalam hal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024-2029 yang berlangsung pada Rabu, 27 November lalu.

Massa yang turun kejalan tersebut menganggap proses Pilkada Sumenep 2024 penuh dengan praktik money politics dan keterlibatan aparat desa yang merugikan salah satu pasangan calon (paslon).

Koordinator aksi Koramel, Sulaisi Abdurrazaq, dalam orasinya dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi di Kabupaten Sumenep tengah berada dalam kondisi darurat akibat banyaknya pelanggaran yang terjadi.

“Kami melihat banyak praktik curang yang terjadi. Ini sangat merugikan salah satu paslon. Demokrasi di Sumenep harus diselamatkan,” tegas Sulaisi di hadapan ribuan demonstran.

Praktisi hukum yang karib disapa Sulaisi itu juga mengkritik keras kinerja Bawaslu Sumenep yang dinilai lalai dalam mengawasi jalannya Pilkada Sumenep 2024, meskipun memiliki anggaran sebesar Rp42 miliar.

Baca Juga :  Pemkab Sampang dan Kementerian Kominfo Teken Nota Kesepakatan Smart City

“Kemana Bawaslu saat pemungutan suara berlangsung? Dengan anggaran sebesar itu, kecurangan seharusnya tidak terjadi,” sesalnya.

Dalam aksi tersebut, Koramel menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya termasuk mendesak Bawaslu Sumenep mendiskualifikasi Paslon 02, Ahmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim, yang diduga terlibat kecurangan.

Selain itu, mereka meminta tindakan hukum terhadap kepala desa yang diduga menjadi tim sukses paslon tersebut. “Sudah saatnya Bawaslu bertindak tegas demi menyelamatkan demokrasi. Kami ingin Pilkada yang jujur,” tambahnya.

Baca Juga :  Tak Henti Berinovasi, RSUD Moh Anwar Sumenep Buka Depo Farmasi Rawat Jalan 2

Aksi protes berlangsung damai meskipun dijaga ketat oleh aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, ribuan massa masih bertahan di depan kantor Bawaslu, menunggu respons konkret dari pihak berwenang. Situasi tetap kondusif, namun ketegangan masih terasa di tengah massa.

Sejarah akan mencatat Pilkada Sumenep 2024 yang sedari awal tahapannya menjadi sorotan publik, terutama karena berbagai dugaan pelanggaran yang mencoreng integritas proses demokrasi di daerah tersebut.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB