SUMENEP, OKEDAILY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sumenep untuk tahun 2022.
Dalam rapat paripurna tersebut, hadir mewakili Bupati Sumenep, Sekretaris Daerah, Edy Rasyadi. Hadir pula Anggota DPRD, Forkopimda, seluruh Kepala OPD dan organisasi Kepemudaan.
Dari beberapa Fraksi yang membacakan pandangan umum, hampir kesemuanya mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di daratan dan kepulauan yang selama ini dinilai masih belum berimbang.
Fraksi PPP berkesempatan pertama menyampaikan pandangannya, melalui juru bicaranya Mas’od Ali. FPPP menaruh harapan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep agar mampu menerapkan tata kelola daerah yang baik dengan memberikan pelayanan publik secara maksimal, sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur antara daratan dan kepulauan.
“Fraksi PPP DPRD Sumenep mengusulkan ada kegiatan yang lebih menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Sehingga tidak lagi ada ketimpangan daratan dan kepulauan” katanya.
Menurutnya, Fraksi PPP berpandangan, semakin meningkatnya kuantitas jalan darat dan kepulauan jalan penghubung antar desa, maka akan semakin baik untuk perkembangan perekonomian masyarakat.
“Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi kita sebanyak 3,62% dengan Indikator angka kemiskinan 26ribu yang setara 18% pada 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, dipertanyakan apa yang menjadi kendala,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan, dari target pendapatan yg dominan, terlihat PAD blm sepenuhnya meningkat. Untuk itu Pemkab harus mampu menggali Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.
“Harus ada trobosan dan inovasi dalam pengembangan Sumber Daya Alam, sehingga ada pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat” tuturnya.
Selaras dengan Fraksi PDI-P yang dibacakan Syaiful bahri, pihaknya mengutarakan hal yang sama terkait pembangunan infrastruktur di darat dan kepulauan yang dalam penilaiannya masih belum berimbang.
“Pelayanan kesehatan yang belum maksimal serta perlunya kegiatan untuk menunjang ekonomi masyarakat. Tentu ini harus jadi catatan” katanya.
Kesempatan berikutnya, pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) yang dibacakan Sitti Rosna diawali dengan mengucap rasa bangga dan turut mengapresiasi atas diraihnya predikat WTP ke-6 kepada Pemkab Sumenep. Namun Fraksi PAN juga mengeluhkan belum meratanya revitalisasi jalan. Dan peningkatan ekonomi yang merata.
“Persoalan jalan di Kecamatan batang-batang menuju Pantai Lombang, dan Kepulauan Arjasa yang banyak ditemukan jalan belum tersentuh revitalisasi infrastruktur, begitu juga pendapatan yang mencapai target” kata Rosna di depan para Anggota DPRD dan seluruh undangan.
Sementara juru bicara Fraksi Gerindra, Syaiful Hasan menyebut soal Infrastruktur jalan, yang perlu dilakukan dan ditingkatkan. Pihaknya pun berharap Pemkab Sumenep lebih peduli kepada masyarakat yang mengarah pada peningkatan ekonomi.
Sedang Fraksi PKB yang dibacakan Achmad Naufil, juga berkeinginan Infrastruktur berimbang antara daratan dan kepulauan yang selama ini dinilai masih belum berimbang, sehingga akan lebih mudah mendorong perekonomian.
“Kami Fraksi Kebangkitan Bangsa, menginginkan Pemkab Sumenep meningkatkan kualitas SDM dan membangun lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Maka dalam mewujudkan tata kelola dalam melayani masyarakat serta melaksanakan pembangunan menggunakan asas gotong royong juga disentil Fraksi PKB.
“Tentu pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan dengan memperhatikan sejumlah kekurangan, terlebih dalam bidang infrastruktur yang berimbang, agar tidak lagi ada ketimpangan dalam penanganan pelayanan” tutupnya.
