Musrenbang RKPD 2027, Wabup Imam Pastikan Perhatikan Kepulauan

Surabaya, OkeDaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 di Pendopo Agung Keraton Sumenep.

Usulan dalam Musrenbang RKPD 2027, kali ini yang sudah diinput melalui SIPD RI mencapai 771 usulan, sebagai bukti tingginya partisipasi masyarakat.

Dikatakan Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, acara ini menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam merumuskan pembangunan daerah, sehingga bisa mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kegiatan ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, serta mampu menjawab permasalahan strategis daerah,” katanya.

Selain itu, Wabup Imam juga menegaskan tidak akan meninggalkan kepulauan dalam pembangunan guna mengentaskan disparitas atau ketimpangan.

Namun, ia juga menyadari saat ini ada pemangkasan anggaran dari pusat yang mencapai lima puluh persen, sehingga hal ini akan berdampak terhadap beberapa program dan kegiatan daerah termasuk di kepulauan.

“Kami membutuhkan partisipasi aktif dan kontribusi pemikiran dari seluruh pemangku agar yang direncanakan berdampak,” tandasnya.

Menurutnya, untuk memaksimalkan anggaran daerah tersebut pihaknya akan menyesuaikan berbagai usulan dengan program prioritas daerah.

“Program dan kegiatan yang akan dirumuskan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kami akan berusaha semaksimal mungkin,” tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Dul Siam, berharap pelaksanaan Musrenbang ini memberikan nuansa berbeda, mampu mengartikulasi, dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, baik daratan maupun kepulauan.

Ia menerangkan, di Kabupaten Sumenep terdiri dari 126 pulau yang hingga saat ini masih terjadi kesenjangan pembangunan dan masih dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kepulauan adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang harus mendapatkan perhatian yang sama,” tegasnya.

Selanjutnya, ia mendorong masukan dari DPRD yang merupakan hasil penjaringan aspirasi melalui reses di masyarakat menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk dipertimbangkan dalam merumuskan program dan kegiatan.

“Partisipasi masyarakat dalam reses akan berimplikasi pada kualitas dan kuantitas penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir), dan saat yang sama kami memperhatikan relevansinya dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan anggaran daerah,” tuturnya.

Penulis : Nurifan Hairi

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: okedaily.com