Satpol PP Sumenep Bersama Bea Cukai Madura Gelar Rapat Koordinasi Terkait Rokok Ilegal

- Editorial Team

Kamis, 28 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasatpol-PP Sumenep (tengah) memimpin rapat koordinasi terkait rokok ilegal bersama Bea Cukai Madura. ©Okedaily.com/Ist

Kasatpol-PP Sumenep (tengah) memimpin rapat koordinasi terkait rokok ilegal bersama Bea Cukai Madura. ©Okedaily.com/Ist

SUMENEP, OKEDAILY Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP Sumenep bersama tim Bea Cukai Madura, menggelar rapat koordinasi dan penyerahan laporan hasil pengumpulan informasi BKC Ilegal hasil tembakau. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait pengumpulan informasi rokok ilegal.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 27 September 2023 di Kantor Satpol-PP Kabupaten Sumenep, Madura. Terpantau rapat koordinasi kali ini dihadiri langsung dari pihak Bea Cukai Madura dan seluruh anggota Satgas pengumpulan informasi rokok ilegal yakni tanpa cukai.

Humas Kantor Bea Cukai Madura, Tesar Pratama, mengatakan bahwa peredaran rokok ilegal menjadi tantangan dan pengalaman sendiri bagi semua tim yang terlibat dalam pengumpulan informasi BKC ilegal hasil tembakau tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Demokrasi Junub, Fauzi AS Bicara Dugaan Praktik Kotor Pilkada Sumenep 2024

”InsyaAllah seperti yang disampaikan oleh pak Laili (Kasatpol-PP Sumenep, red), kegiatan pengumpulan informasi tahun depan pasti masih ada, cuma pengampuh-nya kita akan serahkan kepada yang berwenang,” kata Tesar Pratama.

Dalam keterangannya, jika nanti pengampuh-nya ternyata geser dari Satpol-PP, kemungkinan tim tidak akan berubah dari pada yang sudah ada sebelumnya. ”Karena DBHCHT ini kita sama-sama belajar, mulai sebelumnya hanya di perekonomian saja, kemudian menyebar ke banyak OPD, kemudian sekarang banyak terpusat di penegakan hukumnya di Satpol-PP,” tukasnya.

”Sedangkan untuk penegakan hukum yang arahnya kepada pembinaan, arahnya ada di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian melalui pembangunan KIHT,” tambahnya.

Baca Juga :  Diduga Cemar Profesi Jurnalis, Eks Kadishub Sumenep Terancam Dipolisikan

Sementara itu, Kepala Satpol-PP Sumenep, Ach. Laili Maulidy, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota tim yang tergabung dalam tim pengumpulan informasi terkait rokok ilegal tanpa cukai.

”Selain itu, rapat koordinasi juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satpol PP Sumenep terkait pengumpulan informasi rokok ilegal atau rokok tanpa cukai DBHCHT tahun 2023 kepada Bapak Bupati Sumenep,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB