Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?

Pada tahun 2007, DPRD Kabupaten Sumenep pernah mengusulkan perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep. Dasarnya cukup jelas. Saat itu Komisi B DPRD melakukan studi banding ke Kepulauan Riau untuk mempelajari batas wilayah laut, pengelolaan pulau-pulau kecil, hingga potensi dampaknya terhadap pengakuan wilayah dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Artinya, sejak awal gagasan tersebut memang dikaitkan dengan dua isu besar: pengakuan batas wilayah laut dan potensi konsekuensi fiskal.

Dari sisi itu, usulan tersebut memiliki landasan yang dapat diperdebatkan secara akademis dan hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tetapi konteks hari ini berbeda. Yang perlu dijelaskan kepada publik bukan sekadar alasan historisnya, melainkan apa manfaat konkret yang akan diterima masyarakat kepulauan saat ini?.

Ada sederet pertanyaan penting, apakah pelayanan kesehatan akan lebih mudah? Apakah pendidikan di pulau-pulau kecil akan lebih baik? Apakah infrastruktur pelabuhan akan lebih layak? Apakah listrik dan air bersih akan lebih merata? Atau justru yang bertambah hanyalah kop surat pemerintahan dan papan nama kantor?.

Ada pula pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah perubahan nama ini nantinya justru memperkuat status Kabupaten Sumenep sebagai satu kesatuan wilayah sehingga semakin sulit untuk dilakukan pemekaran daerah apabila suatu saat dinilai diperlukan?.

Pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka. Bukan karena pemekaran selalu menjadi solusi, tetapi karena perubahan identitas administratif sering kali memiliki implikasi politik dan tata kelola pemerintahan yang panjang.

Penulis : Fauzi AS

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya