Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

- Editorial Team

Sabtu, 18 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan kegiatan di Mapolresta Sumenep hanya dapat menunggu di luar area. Padahal, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib memberikan akses informasi. ©okedaily.com [foto: Fauzi AS, Pengamat Kebijakan Publik]

Sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan kegiatan di Mapolresta Sumenep hanya dapat menunggu di luar area. Padahal, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib memberikan akses informasi. ©okedaily.com [foto: Fauzi AS, Pengamat Kebijakan Publik]

OkeDaily.com – Konon, semakin tinggi pangkat sebuah institusi, semakin matang pula cara berpikirnya. Semakin besar organisasinya, semakin luas pula ruang yang diberikannya kepada publik untuk mengetahui apa yang dikerjakan.

Namun, Sumenep justru memperlihatkan ironi yang berbeda. Yang naik adalah statusnya. Yang terasa turun justru akses informasinya.

Baca Juga :  Catatan Pilu Mahasiswa FIA Unisma

Peresmian Polres Sumenep menjadi Polresta sejatinya, adalah kabar baik. Katanya dalam pidato Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menyampaikan bahwa kenaikan status tersebut merupakan penguatan organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, humanis, dan berkeadilan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pidato itu layak mendapat tepuk tangan. Tetapi demokrasi tidak hidup dari tepuk tangan.bDemokrasi hidup dari keterbukaan.

Baca Juga :  Lembar XVII : Jenderal Sakera Pulang Kampung

Ironisnya, pada saat peresmian berlangsung, sejumlah wartawan yang selama bertahun-tahun menjadi mitra Polres Sumenep justru dikabarkan tidak diperkenankan memasuki lokasi acara.

“Mereka berdiri di luar, sementara acara tentang pelayanan publik berlangsung di dalam.”

Sebuah ironi yang sulit dijelaskan. Acara negara yang dibiayai dari pajak rakyat, tetapi mata rakyat justru diminta menunggu di luar pagar.

Baca Juga :  Supremasi Sipil, Bahaya Laten Korupsi dan Menguatnya Peran Militer

Keesokan dari kegiatan, banyak wartawan datang menemui saya membawa kekecewaan. Ada yang bercerita merasa seperti tamu di rumah yang selama ini ikut mereka bangun melalui pemberitaan.

Facebook Comments Box

Penulis : Fauzi AS

Sumber Berita: okedaily.com

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi
Supremasi Sipil, Bahaya Laten Korupsi dan Menguatnya Peran Militer
Catatan Fauzi AS: Jaksa dan Polri Bugil di Tengah Jalan
Catatan Fauzi AS: Penjahat Bernama Prabowo
Sang Jenderal yang Tak Menunggu Telepon
Membedah Tuntutan Iran dan Inkonsistensi Trump di Selat Hormuz
Menagih Peran: Mengapa Diaspora Pengusaha Ra’as Belum Terjamah?
Aktivis Pembunuh Petani Tembakau

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 14:14 WIB

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Kamis, 16 Juli 2026 - 22:54 WIB

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Selasa, 14 Juli 2026 - 12:13 WIB

Supremasi Sipil, Bahaya Laten Korupsi dan Menguatnya Peran Militer

Senin, 13 Juli 2026 - 22:34 WIB

Catatan Fauzi AS: Jaksa dan Polri Bugil di Tengah Jalan

Jumat, 12 Juni 2026 - 16:10 WIB

Catatan Fauzi AS: Penjahat Bernama Prabowo

Berita Terbaru

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep memperkuat diri sebagai pusat rujukan medis modern. Fasilitas dan layanan baru dihadirkan untuk warga Sumenep dan Madura. ©okedaily.com [Foto: Direktur dr. H. Erliyati, M.Kes.]

Nasional

RSUD Moh Anwar Sumenep Naik Kelas Jadi Rujukan Utama

Sabtu, 18 Jul 2026 - 15:42 WIB

Sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan kegiatan di Mapolresta Sumenep hanya dapat menunggu di luar area. Padahal, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib memberikan akses informasi. ©okedaily.com [foto: Fauzi AS, Pengamat Kebijakan Publik]

Kopini

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Sabtu, 18 Jul 2026 - 14:14 WIB

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB