Kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pengolahan limbah cair fasyankes ini digelar di Puskesmas Saronggi dan Puskesmas Pasongsongan,” tutupnya.
Madura Raya
Madura adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di sebelah timur laut Jawa dan merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur.
Pulau ini memiliki luas sekitar 5.250 km persegi dan penduduknya umumnya berbicara bahasa Madura. Suku ini juga terkenal dengan tradisi uniknya seperti karapan sapi, yaitu balap sapi yang dilakukan setiap tahun, dan juga seni tari topeng yang khas.
Selain itu, Madura juga terkenal dengan kuliner khasnya seperti sate kambing Madura dan soto Madura. Pulau ini dapat diakses melalui pelabuhan di Surabaya atau Bangkalan, serta melalui jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura.
Ketua AWDI Tuding Event Madura Culture Festival 2025 Ajang Mencari Isi Perut
Event ini layaknya kegiatan seremonial dan terkesan menghamburkan uang, tidak ada manfaatnya sama sekali kepada masyarakat, Bupati harus evaluasi event ini, masak iya tenda ada labelnya Diskoperindag, Bank Jatim dan Bank BPRS masih disewakan kepada peserta, padahal pihak panitia itu hanya pinjam tidak sewa
Pembangunan APHT Sumenep Kuras Dana Miliaran, Dikuasai Orang Dekat Penguasa?
Pemerintah daerah dituntut segera memberi klarifikasi, dan membuka data secara terbuka untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Moratorium Izin PR di Sumenep, Ketika Logika Pemimpin Dipertontonkan Secara Terbuka
Bupati harus evaluasi ulang kebijakan moratorium izin PR baru itu. Jika memang ada moratorium, maka harus ada surat resmi, bukan sekadar opini dalam video. Jika tidak, maka hentikan diskriminasi terhadap para calon pengusaha lain,” ujarnya.
Warga Swadaya Perbaiki Jalan Rusak di Raas, Tokoh Pemuda Sindir Pemerintah Sumenep
Di tengah ketimpangan ini, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo terus bergulir, baik dari masyarakat daratan maupun kepulauan. Namun hingga kini, tak tampak tanda-tanda perubahan arah kebijakan yang berpihak.
Moratorium Izin Baru PR, Kebijakan Munafik Bupati Sumenep?
Oleh karena itu, ia mendesak Bea Cukai Madura untuk menolak atau menunda penerbitan NPPBKC yang diajukan Pemkab Sumenep, khususnya bagi PR yang tergabung dalam APHT yang diduga mendapatkan perlakuan istimewa.
Pemerintahan Jangan Ugal-ugalan, Hibah APBD Harus Patuh Hukum!
“Rakyat menuntut integritas, bukan akal-akalan Bupati Suka-Suka,” berikut ini sebagai kalimat penutup obrolan hangat tentang dana hibah Baznas Sumenep, dan Instruksi Bupati Sumenep yang disinyalir menjadi alat penyembelihan gaji ASN.
Misteri Insbup Sumenep Potong Gaji ASN Tanpa Perda, Praktisi Hukum Kritik Ketiadaan Payung Hukum
Ia juga menyebut bahwa ketiadaan Perda Sumenep tentang Baznas akan menjadi bukti lemahnya kesadaran hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
Inisial B Investasi Miliaran Rupiah pada PR Mulya Indah Milik Hayat
Boleh saja Anda beralibi seolah-olah produksi beneran walaupun hanya modus modal paper rokok doang.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.