Moratorium Izin Baru PR, Kebijakan Munafik Bupati Sumenep?

OkeDaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, dibawah kepemimpinan Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, sejak tiga bulan lalu telah mengambil kebijakan moratorium izin baru untuk perusahaan rokok (PR).

Berdasarkan informasi yang dihimpun okedaily.com, moratorium ini diberlakukan karena adanya dugaan penyalahgunaan izin oleh sejumlah PR. Dimana mereka hanya mengantongi legalitas tanpa melakukan produksi.

Adapun tujuan dari kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa izin usaha yang dikeluarkan Pemkab Sumenep benar-benar digunakan untuk kegiatan produksi, dan bukan hanya untuk formalitas administratif belaka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakan Bupati Wongsojudo, bahwa moratorium itu hanya untuk sejumlah PR yang saat ini tengah dalam tahap evaluasi. Dari itu, pihaknya tidak akan lagi memberikan ruang bagi pengusaha yang hanya mengoleksi izin PR tanpa aksi nyata.

“Satu izin, satu produksi. Satu merek rokok, harus benar-benar diwujudkan. Jangan sekadar nama di atas kertas,” tegas Bupati Wongsojudo, dikutip kabar madura.

Sementara itu, seorang warga Sumenep, Mashudi Surahman, menilai kebijakan tersebut tidak lebih dari kepura-puraan alias munafik. Pasalnya, meski secara jelas tak ada surat edaran atau instruksi tertulis, di lapangan justru terjadi praktik diskriminatif yang mencolok.

Bagaimana tidak? sementara sejumlah pihak yang mengajukan izin baru PR mengalami penangguhan tanpa kejelasan, tapi milik orang dekat kekuasaan justru mulus mendapatkan akses rekomendasi dan proses pengajuan NPPBKC ke Bea Cukai.

Kendati demikian, dia menegaskan, praktik semacam itu akan memunculkan dugaan kuat bahwa moratorium hanya berlaku untuk pihak tertentu, sementara bagi yang punya kedekatan kekuasaan, semua bisa diatur.

“Kalau tidak ada surat resmi, tapi faktanya izin PR untuk orang-orang tertentu tetap diloloskan, itu sama saja munafik,” ujar dia, mewakili pelaku usaha rokok lokal yang merasa dipersulit.

Menurutnya, kebijakan Bupati Wongsojudo yang tidak konsisten seperti ini mencederai prinsip keadilan dan membuka ruang spekulasi bahwa kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Padahal, sambung dia, dalam konteks pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, keberadaan PR yang legal dan berizin seharusnya didorong secara terbuka dan adil.

Oleh karena itu, ia mendesak Bea Cukai Madura untuk menolak atau menunda penerbitan NPPBKC yang diajukan Pemkab Sumenep, khususnya bagi PR yang tergabung dalam APHT Sumenep yang diduga mendapatkan perlakuan istimewa. Berikut ini daftarnya :

1. CV. Pulau Garam Tobacco
2. PR. Kamerad Abadi
3. PR. Leble Cahaya Indah
4. PR. Gunung Payudan Madurasa
5. PR. Kuda Terbang
6. PT.Madura Internasioanl Djaya
7. PT. Faris Tobacco Manufactur
8. PR Gucci Delapan Lima
9. PR Verde Nusantara Abadi
10. PR Indo Jalur Gaza
11. PR Industri Sumber Jaya Madura

“Tujuannya jelas, menjaga agar proses perizinan tetap objektif, transparan, dan tidak dikendalikan oleh kepentingan politik lokal,” kata Raden Bocil, kerap disapa.

“Jika Bupati Sumenep tidak mampu bersikap adil, maka bertobatlah. Kebijakan publik itu harus berpihak pada keadilan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” tambahnya, mengkritik ketimpangan ini.

Ironisnya, Pemkab Sumenep justru seolah bermain mata dalam proses perizinan ini. Di satu sisi bicara penertiban dan legalitas, di sisi lain justru memfasilitasi yang dekat, dan membatasi yang tidak satu lingkaran.

“Pertanyaannya sederhana kok, kira-kira untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat?,” tutupnya.