OkeDaily.com – Keprihatinan mendalam dirasakan masyarakat Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Madura. Hal ini berkaitan dengan rusaknya puluhan kilometer ruas jalan utama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sebut saja poros Brakas-Ketupat yang menjadi urat nadi penghubung antar desa dibiarkan rusak parah bertahun-tahun tanpa penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Dalam situasi keterbatasan, inisiatif masyarakat justru jadi harapan, yaitu melalui open donasi yang digerakkan oleh Pemuda Ansor bekerja sama dengan paguyuban travel setempat, perbaikan jalan akhirnya dimulai dengan cara swadaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Paguyuban Travel Raas, Sugiyanto, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pemerintah. “Mereka sudah tidak peduli, akhirnya masyarakat turun tangan sendiri, sumbangan untuk memperbaiki,” ujarnya saat dikonfirmasi okedaily.com, Sabtu (12/7).
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan kejelasan dana Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dari perusahaan migas Kangean Energy Indonesia (KEI) tahun anggaran 2024.
Diketahui, pada tahun tersebut sebesar Rp175 juta telah disalurkan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Raas Bersatu. Dana itu tercatat untuk kegiatan pembangunan jalan utama penghubung antar desa.
Sementara itu, tokoh pemuda Raas, Ustadz Rasuli, juga angkat bicara secara tegas, ia mengkritik tajam lemahnya perhatian Pemkab Sumenep terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan.
“Jika Pemkab Sumenep sudah tidak sanggup memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, ya lepas saja kami biar menjadi kabupaten sendiri,” tegas Bang Rasul, kerap disapa.
Menurut dia, pembentukan daerah otonomi baru atau DOB untuk Kepulauan Sumenep adalah solusi logis agar pemerintahan kepulauan bisa berjalan mandiri, dan tentunya akan lebih berpihak pada rakyat pulau.
“Untuk apa banyak investor masuk ke kepulauan menambang migas, jika tidak berdampak positif terhadap pembangunan kepulauan?,” sindirnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan dana PPM KEI yang dinilainya tidak transparan. “Kami akan bersurat kepada SKK Migas untuk mengaudit realisasi dana tersebut,” pungkasnya.
Di tengah ketimpangan ini, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo terus bergulir, baik dari masyarakat daratan maupun kepulauan. Namun hingga kini, tak tampak tanda-tanda perubahan arah kebijakan yang berpihak.
Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan anggota DPRD Dapil Sumenep 7, belum memberikan pernyataan resmi terkait problematik yang terjadi di tengah masyarakat.
