Bawa Sejumlah Tuntutan, BEM Nusantara Unjuk Rasa Pemerintah

OKEDAILY, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara bersama aliansi mahasiswa gelar aksi unjuk rasa tolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).

Ahmad Faruuq, selaku Koordinator Pusat (Korpus) BEM Nusantara menyampaikan aksi yang digelar hari ini membawa sejumlah tuntutan ke pemerintah.

Diantara tuntutannya :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek
domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah kebawah;

2. Menuntut Presiden RI untuk mengumumkan bahwa BBM subsidi tidak terjadi kenaikan harga;

3. Menuntut pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

4. Menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi BBM sehingga tepat sasaran

5. Menuntut pemerintah agar melakukan realokasi anggaran dari kementerian/lembaga lain dialih fokuskan pada BBM;

6. Menuntut pemerintah segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan;

7. Menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membahas kembali pasal – pasal bermasalah yang dinilai tidak pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat dalam RKUHP;

8. Menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan
memberikan respons atas aspirasi yang diajukan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelompok yang akan terdampak dengan ketentuan dalam RKUHP.

“Hal itu dikarenakan akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat terutama kelas menengah ke bawah,” ujarnya.

Masa aksi juga menuntut Presiden Jokowi untuk mengumumkan bahwa rencana kenaikan BBM bersubsidi batal dilakukan.

Lanjutnya, para mahasiswa meminta agar pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM bersubsidi ini.

“Serta menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran, karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran,” kata Faruuq

Ia juga memberikan solusi agar merumuskan energi ramah lingkungan, “Menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan,” pungkasnya.