OkeDaily.com – Masyarakat Pulau Sapudi kembali menuntut keadilan atas hak mereka dalam transportasi laut yang layak. Salah satu tokoh pemuda setempat, Hasan Al-Hakiki, dengan lantang menyerukan desakan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura.
Kiki, kerap disapa, dengan tegas meminta agar segera mengganti kapal penyeberangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi dan mobilitas warga Pulau Sapudi.
“Kami sudah terlalu sering dijanjikan perbaikan, tapi kenyataannya kapal yang ada sekarang justru semakin parah. Kami butuh kapal baru bukan janji kosong,” tegas Kiki, Minggu (2/3).
KMP Wicitra Dharma yang selama ini beroperasi di rute Kalianget – Pulau Sapudi – Situbondo, bukan hanya sudah uzur, tetapi juga kerap mengalami kerusakan di tengah laut.
“Kondisi ini jelas berbahaya bagi penumpang dan semakin menghambat distribusi barang ke Pulau Sapudi,” sesalnya.
Menurut Kiki, ekonomi Pulau Sapudi sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut. Sayangnya, keterbatasan kapal dan permainan tiket di pelabuhan membuat aktivitas perdagangan tersendat.
“Jangan heran kalau harga kebutuhan pokok di Pulau Sapudi lebih mahal. Barang yang seharusnya cepat sampai, justru terhambat karena antrean kapal yang panjang,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti fakta bahwa kapal cepat yang disediakan pemerintah sama sekali bukan solusi bagi rakyat kecil. Kapal tersebut hanya bisa dinikmati segelintir orang dan tidak bisa mengangkut kendaraan atau barang dalam jumlah besar.
“Jangan berikan solusi setengah hati. Warga butuh kapal ferry besar yang benar-benar bisa menopang kebutuhan transportasi, bukan sekadar kapal cepat yang hanya untuk pamer,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Kiki juga mengungkap adanya dugaan permainan kotor di pelabuhan. Tiket kendaraan yang seharusnya bisa dipesan secara transparan justru menjadi ladang bisnis haram bagi oknum tertentu.
“Kapasitas kapal kecil, tapi permainan mafia tiket semakin besar. Banyak slot kendaraan yang sengaja dikosongkan agar bisa dijual dengan harga lebih tinggi di bawah tangan,” ungkapnya geram.
Kendati demikian, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika pemerintah tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin warga akan turun langsung untuk menuntut keadilan.
“Pemerintah jangan hanya diam! Kalau dibiarkan terus, kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya soal kapal, ini soal keberlangsungan hidup masyarakat Sapudi,” kecam Kiki.
Aktivis muda jebolan PMII Probolinggo itu mendesak Pemkab Sumenep untuk segera mengganti kapal ferry dengan yang lebih besar dan sesuai standar keselamatan.
Ia juga menantang Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo untuk turun langsung ke lapangan, melihat dan merasakan sendiri penderitaan warga Pulau Sapudi.
“Kami ingin bukti nyata, bukan janji politik! Kalau memang peduli, segera wujudkan kapal baru sebelum rakyat benar-benar kehilangan kesabaran,” pungkasnya.
Melihat lambannya penanganan krisis transportasi laut, apakah Pemkab Sumenep akan merespons desakan ini? ataukah suara masyarakat Pulau Sapudi kembali hanya akan menjadi angin lalu?. Kami beritakan, anda simpulkan.
