Pulau Raas Bukan Tempat Buangan ASN Bermasalah

- Editorial Team

Jumat, 3 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Pemuda Raas, Mashudi Surahman. ©Okedaily.com [dok. pribadi]

Tokoh Pemuda Raas, Mashudi Surahman. ©Okedaily.com [dok. pribadi]

OkeDaily.com Pulau Raas kembali gaduh. Bukan karena nelayan ribut harga ikan, tapi karena ulah pejabat. Nama Camat Raas, Subiyakto, jadi buah bibir. Warga kecewa, pemuda marah, tokoh agama pun angkat suara.

Salah satu tokoh pemuda setempat, Mashudi Surahman, mendesak Bupati Sumenep agar mencopot Camat Raas, Subiyakto. Dugaan intervensi desa dan dana PPM Rp175 juta fiktif adalah penyebabnya.

Baca Juga :  Publik Desak Bupati Sumenep Buka Keputusan tentang Pansel Sekda 2026

“Pulau Raas bukan tempat buangan ASN bermasalah. Pak Bupati, tolong copot camat ini. Kami semua tahu rekam jejaknya,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Intervensi Desa dan Dana Rp175 Juta Fiktif

Kritik itu bukan asal bunyi. Camat Subiyakto dituding kerap mengintervensi kepala desa, sehingga membuat jalannya pemerintahan lokal jadi tidak sehat.

Lebih serius lagi, ada dugaan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kangean Energy Indonesia (KEI) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp175 juta yang raib.

Baca Juga :  Dibalik Laporan Polisi Kades Buddi Arjasa, Ada Pamen Polri Polda Jatim?

Dana itu harusnya untuk tambal sulam jalan kabupaten di ruas Desa Alas Malang. Tapi di lapangan? Jalan diperbaiki dengan material hasil urunan pemuda Paguyuban Travel Angkutan Barang setempat.

“Logika sederhana, kalau pemuda iuran, lalu Rp175 juta ke mana,” tanya dia.

Bupati Wongsojudo Ditantang

Bola panas kini ada di tangan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH. Jika diam, berarti ikut melindungi. Jika bertindak, publik akan tahu beliau berpihak pada rakyat.

Baca Juga :  Walk-Out dari Sidang Pleno PPK Raas, Saksi 01 Temukan Sejumlah Kejanggalan

“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Copot camat sekarang, demi good governance dan demi wajah bersih birokrasi Sumenep,” tambah Sekretaris DPC AWDI Sumenep tersebut.

Audit Migas Harus Jalan

Selain itu, desakan juga ditujukan kepada SKK Migas Jabanusa. Audit independen mutlak perlu, agar dana PPM benar-benar bermanfaat. Jangan sampai proyek hanya jadi angka di laporan tanpa manfaat di lapangan.

Pulau Raas bukan antah-berantah. Ini bagian dari Sumenep yang punya hak sama atas pembangunan. Jika benar ada intervensi dan dana fiktif, maka evaluasi total adalah jawabannya.

Baca Juga :  Dugaan Tindak Pidana Penipuan Kembali Mencuat, Widiarti : Kita Chek Dulu

“Bupati Sumenep, tunjukkan keberpihakan mu. Copot camat, audit dana, pulihkan kepercayaan rakyat,” tutup Mashudi Surahman, dalam keterangan tertulis.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mata Siber dan Srikandi Jaga Desa di Garis Depan Program Presiden Prabowo
Tata Kelola BPRS Bhakti Sumekar Dalam Bahaya, Ada Intervensi Bupati Sumenep?
Menjaga Marwah Bank Daerah, Tanggung Jawab Bupati Sumenep Tak Bisa Dihindari
Kredit Berbasis Kedekatan di BPRS Bhakti Sumekar, Langgar Regulasi Perbankan?
LABHI Bali dan Berdikari Law Office Lawan Dugaan Kriminalisasi Kakanwil BPN Bali I Made Daging
Unsur Pansel Dirahasiakan, Apakah Pj Sekda Boleh Menjadi Bagian?
Isu Kredit Tanpa Agunan Mencuat, Nasabah BPRS Bhakti Sumekar Mulai Resah
Dugaan Kredit Tanpa Agunan di BPRS Bhakti Sumekar, Khusus Orang Dekat Bupati?

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 07:51 WIB

Mata Siber dan Srikandi Jaga Desa di Garis Depan Program Presiden Prabowo

Minggu, 8 Maret 2026 - 19:31 WIB

Tata Kelola BPRS Bhakti Sumekar Dalam Bahaya, Ada Intervensi Bupati Sumenep?

Selasa, 27 Januari 2026 - 17:10 WIB

Menjaga Marwah Bank Daerah, Tanggung Jawab Bupati Sumenep Tak Bisa Dihindari

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:57 WIB

Kredit Berbasis Kedekatan di BPRS Bhakti Sumekar, Langgar Regulasi Perbankan?

Kamis, 22 Januari 2026 - 20:30 WIB

LABHI Bali dan Berdikari Law Office Lawan Dugaan Kriminalisasi Kakanwil BPN Bali I Made Daging

Berita Terbaru

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep memperkuat diri sebagai pusat rujukan medis modern. Fasilitas dan layanan baru dihadirkan untuk warga Sumenep dan Madura. ©okedaily.com [Foto: Direktur dr. H. Erliyati, M.Kes.]

Nasional

RSUD Moh Anwar Sumenep Naik Kelas Jadi Rujukan Utama

Sabtu, 18 Jul 2026 - 15:42 WIB

Sejumlah wartawan yang hendak melakukan peliputan kegiatan di Mapolresta Sumenep hanya dapat menunggu di luar area. Padahal, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib memberikan akses informasi. ©okedaily.com [foto: Fauzi AS, Pengamat Kebijakan Publik]

Kopini

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Sabtu, 18 Jul 2026 - 14:14 WIB

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB