Okedaily.com, Sampang – Usai rendahkan tokoh agama, kini Bupati Sampang, H Slamet Junaidi kembali bersensasi dengan melontarkan pernyataan yang terdengar seolah para penegak hukum berada dalam kendali kekuasaannya.
Pernyataan yang terindikasi melemahkan kinerja aparat penegak hukum di Sampang itu terdengar lantang dan menjadi konsumsi publik disaat acara sosialisasi Perbup penghapusan Pilkades selama satu periode di Kota Bahari.
“Di sini ada kejaksaan dan polisi saya perintahkan, dan saya minta ke Forkopimda ketika di situ ada jual beli jabatan atau Pj nanti penjarakan,” ucap Bupati saat membuka acara sosialisasi Perbup pilkades.
Bupati Sampang saat sosialisasi juga menyatakan bahwa penundaan Pilkades tidak ada unsur kepentingan politik pribadi, karena dirinya tidak ambisius untuk menjadi Bupati Sampang
“Saya ini kebenaran dari orang susah, bisa menjadi Bupati sedikitpun niat tidak pernah ada, apa lagi cita cita,” celotehnya.
Pernyataan itu kembali mendapat tanggapan dari R. Aulia Rachman yang masih konsisten dan satu -satunya Anggota DPRD Sampang yang berani bersuara lantang ke publik untuk tetap mengkritisi berbagai kebijakan dan pernyataan Bupati Sampang yang dianggap kurang berpihak ke masyarakat. Bahkan acara sosialisasi Perbup penundaan pilkades disebut sebagai acara seremonial belaka.
“Itu acara sosialisasi apa seremonial kok seperti merendahkan APH di Sampang dan bahasanya belepotan begitu, apa tidak malu didengar masyarakat luas,” ungkapnya penuh tanda tanya. Jumat (19/11).
Aulia Rachman menuding Bupati Sampang hanya mau mendengar sanjungan dan puja puji semata, namun enggan menerima saran dan kritikan terkait berbagai kebijakannya yang kurang berpihak terhadap rakyat. Sejumlah kritikan dari berbagai elemen dianggapnya hanya sebagai pembuat gaduh.
“Bupati katanya welcome menerima masukan demi Sampang, tapi kenapa setelah membuka acara sosialisasi langsung meninggalkan tempat. Apa nyalinya belum siap atau khawatir dipermalukan di depan undangan yang hadir.
Kalau nyalinya belum siap berdialog secara terbuka tentang penghapusan pilkades satu periode ini tidak usah berkoar supaya tidak semakin dianggap arogan dan ngotot untuk kepentingan dua periodenya,” tegasnya.
