Bupati Wongsojudo Dorong Digitalisasi PAD, Perkuat Pemetaan Pajak dan Retribusi

- Editorial Team

Selasa, 19 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kegiatan HLM PAD 2026 ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumenep dalam menyusun strategi peningkatan PAD yang modern, transparan, dan berkelanjutan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah. ©okedaily.com/ist

Kegiatan HLM PAD 2026 ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumenep dalam menyusun strategi peningkatan PAD yang modern, transparan, dan berkelanjutan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah. ©okedaily.com/ist

Surabaya, OkeDaily.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, dibawah kepemimpinan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., semakin serius memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu langkah strategis yang kini dipacu adalah digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan transparansi, efektivitas, serta pengawasan penerimaan daerah secara real time.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) optimalisasi PAD secara non-tunai yang berlangsung pada, Selasa (19/05), di Aula Ruang Adirasa Lantai II Setdakab Sumenep.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui, kegiatan strategis itu digelar melalui zoom meeting bersama Bupati Wongsojudo, sapaan karib Bupati Sumenep, dan dihadiri oleh Wabup KH. Imam Hasyim, SH., M.H., serta Kepala Bapenda Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya, SH.

Baca Juga :  Ramadhan Centre, SMAN 1 Sunggal Perkuat Nilai Religi dalam Kebersamaan

Selain itu juga tampak hadir, Asisten I Setdakab Sumenep, Ir. Didik Wahyudi, MSI., serta jajaran pimpinan OPD penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dalam arahannya, Bupati Wongsojudo, mengatakan bahwa setiap OPD penghasil wajib memiliki target yang jelas, dan terukur dalam meningkatkan PAD.

“Seluruh dinas yang memiliki potensi PAD harus segera memaparkan target yang bisa dicapai, baik tahun ini maupun tahun depan. Jadi target itu jangan hanya sekadar target,” kata Bupati Wongsojudo.

Menurut dia, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap seluruh objek pajak serta retribusi daerah agar potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.

“Yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan objek pajak serta retribusi secara lengkap di setiap OPD yang memiliki potensi pendapatan asli daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Sumenep Tekankan Pelestarian Cagar Budaya untuk Perkuat Jati Diri Daerah

Orang nomor wahid di lingkungan Pemkab Sumenep tersebut juga menyoroti pentingnya kesiapan fiskal daerah untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.

“PAD harus menyiapkan target aman agar 30 persen belanja pegawai bisa menyesuaikan dengan pendapatan asli daerah kita,” tegasnya.

Tak hanya itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini juga meminta seluruh perangkat daerah lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum tergarap optimal.

“Kita harus mencari potensi yang belum pernah dimaksimalkan dan belum pernah dilakukan di daerah, tetapi berhasil diterapkan di daerah lain,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, digitalisasi sistem pembayaran PAD menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menargetkan sistem pembayaran online dan pengawasan penerimaan daerah berbasis digital dapat diterapkan secara maksimal.

Baca Juga :  Mangkir di RDP, Mahasiswa Nilai PT HPP Pengecut

“Digitalisasi sistem pengumpulan sangat penting. Kita harus memperluas sistem pembayaran online supaya penerimaan PAD bisa dipantau secara real time,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Wongsojudo menilai integrasi data perpajakan dan perizinan menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.

“Kalau kita bekerja tanpa data yang akurat, maka kita akan sulit membaca potensi sebenarnya. Karena itu integrasi data pajak dan perizinan harus diperkuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Sumenep memastikan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Bupati dengan memperkuat koordinasi lintas OPD serta mempercepat transformasi digital pelayanan pendapatan daerah.

Kegiatan HLM PAD 2026 ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumenep dalam menyusun strategi peningkatan PAD yang modern, transparan, dan berkelanjutan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Facebook Comments Box

Penulis : Nurifan Hairi

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: okedaily.com

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB