GMNI Sumenep Tolak Perubahan Nomenklatur, Pertanyakan Urgensi Sumenep Kepulauan

OkeDaily – Wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan terus menuai perdebatan. Di tengah gencarnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep, penolakan justru datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep.

Sikap tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Urgensi Perubahan Nama Kabupaten Sumenep: Kepentingan Masyarakat atau Kepentingan Elit Politik?” yang digelar DPC GMNI Sumenep di Ayoka Cafe Sumenep pada Senin, 21 September 2026 malam.

Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menilai wacana perubahan nomenklatur belum dapat disebut sebagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat Sumenep.

Menurutnya, alasan bahwa perubahan nama diperlukan untuk meningkatkan perhatian pemerintah pusat maupun memperoleh dukungan fiskal khusus bagi wilayah kepulauan perlu diuji secara lebih mendalam melalui kerangka regulasi, bukan sekadar asumsi politik.

“Jika kita membedah RUU Daerah Kepulauan yang saat ini telah masuk dalam Prolegnas, Kabupaten Sumenep secara geografis dan demografis sudah otomatis dikategorikan sebagai kabupaten/kota kepulauan,” kata Roni.

“Artinya, tanpa harus mengubah nama pun, Sumenep tetap akan mendapatkan porsi bantuan dana khusus kepulauan dari pemerintah pusat,” lanjutnya.

Namun, klaim mengenai konsekuensi fiskal tersebut masih merupakan bagian dari perdebatan. RUU Daerah Kepulauan memang telah masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan pembahasannya mencakup antara lain formulasi Dana Khusus Kepulauan.

Akan tetapi, RUU tersebut masih berada dalam proses pembahasan dan harmonisasi, sehingga konsekuensi finalnya terhadap setiap daerah belum dapat dianggap sebagai ketentuan yang sudah berlaku. Pada titik inilah membutuhkan dorongan semua pihak.

Perubahan Nama Jangan Berhenti pada Simbol

DPC GMNI Sumenep juga mempertanyakan manfaat langsung perubahan nomenklatur apabila tidak disertai perubahan kebijakan pembangunan.

Menurut Roni, perubahan nama berpotensi membawa konsekuensi administratif yang luas, mulai dari identitas pemerintahan, dokumen hukum hingga dokumen kependudukan masyarakat.

Karena itu, GMNI Sumenep menilai pembahasan mengenai perubahan nomenklatur seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar, apa dampak konkretnya terhadap kehidupan masyarakat kepulauan.

“Masyarakat kepulauan saat ini butuh pemerataan infrastruktur, perbaikan layanan kesehatan, akses pendidikan, dan kepastian ekonomi, bukan sekadar perubahan nama kabupaten,” ujar Roni.

“Makanya, kami DPC GMNI Sumenep tetap konsisten dan tegas pada satu sikap menolak perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep,” tegasnya.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya