GMNI Sumenep Tolak Perubahan Nomenklatur, Pertanyakan Urgensi Sumenep Kepulauan

Sikap GMNI Sumenep tersebut muncul ketika Pemkab Sumenep masih aktif mensosialisasikan gagasan perubahan nomenklatur di setiap kecamatan.

Pemkab Sumenep sebelumnya menyebut sejumlah alasan, antara lain memperkuat identitas geografis Sumenep sebagai daerah dengan banyak pulau, mengurangi kesenjangan daratan dan kepulauan.

Bahkan kemungkinan dampaknya terhadap aspek fiskal, Pemkab Sumenep juga menyebut proses perubahan nomenklatur membutuhkan tahapan panjang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

DPRD: Jangan Sekadar Mengubah Nama

Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, turut memberikan pandangan kritis dalam forum tersebut. Ia menilai perubahan nomenklatur tidak otomatis menjawab persoalan dasar yang selama ini dihadapi masyarakat kepulauan.

“Ide merubah nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan merupakan cara berpikir yang sedikit sesat dan tidak substantif. Karena itu tidak menjawab kebutuhan dasar khusus masyarakat kepulauan,” kata Juhairi.

Juhairi menekankan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan semestinya tidak berhenti pada perubahan administratif, melainkan harus dapat dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Juhairi menyatakan bahwa perubahan nomenklatur perlu diikuti perubahan orientasi pembangunan yang terukur, terutama dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas dan pelayanan publik di kepulauan.

Masyarakat Tidak Butuh Nama Baru

Sekjen DPP APSI, Sulaisi Abdurrazaq, dalam FGD DPC GMNI Sumenep kali ini juga mengkritisi wacana tersebut dari perspektif tata kelola pemerintahan.

“Masyarakat kepulauan tidak butuh nama baru, mereka membutuhkan bukti yang nyata melalui memperbaiki kualitas cara pemimpinnya atau cara pemerintah dalam mengelola daerah,” ujar Sulaisi.

Ia berpandangan, persoalan ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan tidak semata-mata berkaitan dengan nomenklatur, tetapi juga dengan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan.

“Dan rasa-rasanya pemerataan antara kepulauan dan daratan itu akan hanya menjadi sebatas mimpi abadi selama cara berfikir pemimpin dan kualitas pemimpinnya tidak diperbaiki, diperbarui dan tidak diganti,” kritiknya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Fauzi AS mempertanyakan pola pengelolaan pemerintahan apabila pendekatan bisnis terlalu dominan dalam kepemimpinan daerah.

“Agak sedikit repot bila seorang businessman menjadi pemimpin sebuah daerah. Lalu cara memimpinnya dilakukan dengan cara-cara ia berbisnis,” sindir Fauzi.

Akademisi: Cari Akar Masalah Ketimpangan

Akademisi Dr. Wilda Rasaili, dalam FGD tersebut mengajak peserta tidak terjebak pada perdebatan nama, tetapi membedah akar persoalan ketimpangan antara daratan dan kepulauan.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya