OJK Tutup 12 BPR hingga Agustus 2026, Ini Daftarnya dan Nasib Dana Nasabah

Nasabah Diminta Menunggu Proses Likuidasi

Setelah izin usaha dicabut, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham bank juga tidak lagi bebas melakukan tindakan hukum terkait aset maupun kewajiban bank.

OJK secara tegas melarang pihak-pihak tersebut melakukan tindakan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

Baca Juga :  Jokowi Ingin Kepala Ibu Kota Negara Pernah Pimpin Daerah dan Background Arsitek, Siapa Pantas?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian bank bermasalah agar aset dan kewajiban bank dapat ditangani secara terukur dan hak nasabah dapat diproses sesuai ketentuan.

Bagi nasabah BPR yang izinnya dicabut, hal terpenting adalah memastikan data rekening, identitas, serta dokumen pendukung tersimpan dengan baik dan mengikuti informasi resmi dari LPS maupun Tim Likuidasi.

Jadi, ditutupnya sebuah BPR tidak serta-merta berarti uang nasabah hilang. Namun, pencairan dana juga tidak berarti seluruh saldo pasti dibayar tanpa syarat. Besaran dana yang dijamin sangat bergantung pada ketentuan LPS dan hasil verifikasi terhadap masing-masing nasabah.

Fenomena pencabutan izin 12 BPR/BPRS sepanjang 2026 sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa memilih lembaga keuangan tidak cukup hanya melihat besarnya bunga atau kemudahan memperoleh kredit.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya