Supremasi Sipil, Bahaya Laten Korupsi dan Menguatnya Peran Militer

Ketika birokrasi lemah, korupsi meluas, pelayanan publik memburuk, dan penegakan hukum tidak berjalan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga sipil dapat menurun.

Reformasi institusi sipil tidak dimaksudkan untuk memperkuat satu lembaga tertentu, melainkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola negara secara keseluruhan, sekaligus mengurangi potensi penguasaan militer dalam ruang-ruang Publik. Mengapa perlu dibatasi, tujuannya agar potensi hasrat birahi berpolitik militer dapat dibendung.

Ketika institusi sipil mampu menjalankan tugasnya secara efektif, kebutuhan untuk mengandalkan institusi lain dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan dapat berkurang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini membantu menjaga pembagian peran sesuai konstitusi: pemerintah sipil memimpin penyelenggaraan negara, sementara militer menjalankan fungsi pertahanan negara secara profesional di bawah kendali otoritas sipil.

Dengan demikian, reformasi institusi sipil bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi.

Supremasi sipil akan lebih kokoh apabila didukung oleh birokrasi yang profesional, lembaga politik yang akuntabel, penegakan hukum yang independen, dan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penulis : Subkhan AS

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya