Ketika institusi sipil dipandang tidak mampu memenuhi harapan publik, sering muncul dorongan agar militer dilibatkan dalam berbagai urusan di luar fungsi pertahanan, seperti pengamanan program strategis, distribusi logistik, ketahanan pangan, penanggulangan bencana, hingga berbagai program pembangunan dan bahayanya hal ini sudah mulai terjadi di era sekarang.
Kekhawatiran yang terjadi adalah potensi menguatnya dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik atau pemerintahan sehingga mengurangi ruang kendali sipil.
Jika hampir setiap persoalan pemerintahan, seperti tata kelola, administrasi, atau pelayanan publik diselesaikan melalui pelibatan militer, hal itu dapat menghambat penguatan kapasitas institusi sipil dalam negara demokrasi modern.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sehingga setiap nada kritik diluncurkan, kebebasan pers, atau kebebasan berpendapat berjalan akan dianggap sebagai bentuk ancaman dan wajib dibatasi dengan pendekatan ala militer.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi sipil menjadi faktor penting. Pada saat yang sama, profesionalisme militer tetap perlu dijaga agar TNI dapat berfokus pada fungsi pertahanan negara sesuai amanat konstitusi.
Reformasi Institusi Sipil
Reformasi institusi sipil menjadi prasyarat penting bagi kokohnya supremasi sipil. Tanpa institusi yang berintegritas dan memiliki kapasitas yang memadai, prinsip supremasi sipil berisiko hanya menjadi norma hukum yang tidak didukung oleh praktik pemerintahan yang efektif.
Penulis : Subkhan AS
Sumber Berita: Okedailycom
Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya
