Supremasi Sipil, Bahaya Laten Korupsi dan Menguatnya Peran Militer

Selain itu, juga mengurangi efektivitas penggunaan APBN dan APBD, dan melemahkan profesionalisme birokrasi, serta enggerus legitimasi pemerintah dan lembaga demokrasi.

Tren 2024–2026 berdasarkan statistik penindakan dan perkara yang diumumkan KPK:

Tren 2024: Kasus didominasi oleh ASN, pejabat pemerintah daerah, BUMN, anggota DPR/DPRD, dan pihak swasta. Pengadaan barang/jasa menjadi modus terbanyak.

Baca Juga :  Sisa Dana PNPM Mandiri Perdesaan UPK Sapeken Raib, Tabrani : Pelanggaran Hukum

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tren 2025: Penindakan meningkat dan sekitar 51% perkara KPK berkaitan dengan pejabat daerah (eksekutif maupun legislatif).

Tren 2026 (hingga pertengahan tahun): Sejumlah perkara yang telah diumumkan masih didominasi kepala daerah, ASN, serta pengadaan barang dan jasa, namun data belum mencerminkan satu tahun penuh.

Tingginya jumlah perkara korupsi yang melibatkan pejabat sipil, dapat dijadikan salah satu indikator bahwa sistem supremasi sipil yang berjalan di negara tercinta ini dalam keadaan tidak baik.

Akibatnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga sipil, semakin melemah dan ini berdampak pada legitimasi demokrasi, Supremasi Sipil.

Menguatnya Peran Militer

Penulis : Subkhan AS

Sumber Berita: Okedailycom

Halaman : 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya