Gede Tommy: Gerindra Buktikan Solidaritas dengan Salurkan Bantuan Korban Banjir

- Editorial Team

Minggu, 14 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kader-Kader Gerindra salurkan bantuan berupa alat-alat dapur seperti kompor, gas, magicom kepada korban dampak banjir pada 12 September 2025.

Kader-Kader Gerindra salurkan bantuan berupa alat-alat dapur seperti kompor, gas, magicom kepada korban dampak banjir pada 12 September 2025.

Denpasar, Okedaily.com – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Denpasar bersama DPD Gerindra Prov. Bali menunjukkan solidaritasnya dengan menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang terjadi pada 10 September 2025 di Kota Denpasar. Bantuan berupa alat-alat dapur dan sembako telah didistribusikan sejak 12 September dan lanjut tanggal 13 September 2025.

I Gede Tommy Sumerta, Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa gerakan “Gerindra Peduli” ini adalah wujud nyata dari komitmen partai terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Baca Juga :  Pembaruan Data BPJS PBI, Gus Yoga: Negara Hadir dengan Prinsip Keadilan

“Kami sangat prihatin dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Melalui gerakan ini, kami berharap dapat meringankan beban mereka,” ujar Tommy Sumerta.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari instruksi Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya, yang menginstruksikan seluruh kader untuk aktif membantu masyarakat yang terdampak bencana.

 

“Bapak Made Muliawan Arya telah mengarahkan kami untuk terjun langsung ke lapangan, memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan,” tambahnya.

Baca Juga :  Banjir Merendam Kota Medan, Walikota Minta Maaf

Penyebab Banjir 

Tommy menjelaskan, Curah hujan ekstrem yang mencapai 385 mm pada 9-10 September 2025, tertinggi di Indonesia, menjadi penyebab utama banjir dan tanah longsor yang melanda Bali. Kota Denpasar menjadi wilayah yang paling parah terdampak, diperburuk oleh berkurangnya daerah resapan air.

Menurut analisis hidrologi, banjir di Tukad Badung kali ini merupakan siklus banjir 25 hingga 50 tahunan. Kejadian ini murni merupakan bencana alam akibat intensitas hujan yang sangat tinggi.

Baca Juga :  CEO Holistik Institute Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Tangani Kasus Kematian Brigadir J

“Kita tidak perlu saling menyalahkan. Kami berharap Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, BPBD, OPD terkait, dan masyarakat bersatu padu memberikan bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang terdampak langsung banjir di Kota Denpasar,” demikian pernyataan resmi dari pihak terkait terangnya.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan
UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa
Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara
Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya
Ground Breaking PSEL Denpasar Raya, Tommy Sumertha: Wujud Nyata Komitmen Presiden Prabowo Atasi Sampah di Bali
Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara
Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:04 WIB

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:40 WIB

Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:48 WIB

UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:48 WIB

Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:20 WIB

Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB