Sidak ke Dasuk, Pansus DPRD Sumenep Soroti IPAL Tambak Udang Tak Berfungsi

- Editorial Team

Minggu, 22 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rombongan Pansus Tambak Udang DPRD Kabupaten Sumenep tiba di Dasuk. ©okedaily.com/istimewa

Rombongan Pansus Tambak Udang DPRD Kabupaten Sumenep tiba di Dasuk. ©okedaily.com/istimewa

OkeDaily.com – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tambak udang di Kecamatan Dasuk, beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.

Dalam sidak itu, tim menemukan sejumlah persoalan serius, terutama terkait pengelolaan limbah. Ketua Pansus tambak udang DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, mengungkapkan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di beberapa tambak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Ada indikasi, banyak tambak udang yang buang limbah langsung ke laut. Tentu ini berbahaya bagi ekosistem,” ucapnya.

Selain itu, Yasid juga menyoroti ketidakpatuhan sebagian pengusaha dalam melakukan uji limbah secara rutin. Menurutnya, kewajiban tersebut seharusnya dilaksanakan secara berkala.

“Seharusnya pengusaha rutin uji limbah, tapi terindikasi beberapa lalai. Padahal biayanya cuma Rp600 ribu per pengujian,” imbuhnya.

Tak hanya soal lingkungan, Pansus juga menilai kontribusi sektor tambak udang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah. Yasid menjelaskan, pemasukan yang dapat diterima daerah sejauh ini hanya berasal dari pengujian limbah di laboratorium DLH.

Baca Juga :  Viral Kakek Atlawan Terlantar, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Akan Panggil Kapus Gayam

“Yang bisa masuk ke kas daerah hanya pengujian limbah di laboratorium DLH. Dalam setahun, andai semua tertib, daerah bisa meraup dana lumayan, di atas Rp150 juta. Namun, pada praktiknya, hanya kisaran Rp20 juta. Hal ini jauh dibandingkan dengan dampak ekologis yang ditimbulkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, regulasi sebenarnya telah tersedia melalui Perbup Sumenep Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan.

Baca Juga :  Antisipasi Penyakit Musim Penghujan, Dinkes Sumenep Perketat Kewaspadaan

“Padahal, kita punya Perbup Sumenep Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur soal mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya.

Atas temuan tersebut, Yasid memastikan pihaknya akan memanggil seluruh pengusaha tambak udang di Sumenep untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami akan audit semuanya. Terutama urusan kepatuhan pada regulasi berkaitan dengan ekologi dan CSR-nya,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Nurifan Hairi

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: okedaily.com

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting
KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat
Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian
Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut
Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan
Sinergi Ponpes Al-islamiyah Pakondang Bersama Yonif TP 931/KJ Sukseskan Kemah HIMMAH ke-51
Hima Persis Jakarta Dorong Polda Metro Jaya Tegakkan Hukum Terhadap Koruptor
RSUD Moh Anwar Siapkan Kompensasi Jika Pelayanan Kesehatan Tak Sesuai SOP

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 19:37 WIB

PKM Universitas Yudharta Pasuruan Dampingi PKK Tunggul Wulung Cegah Stunting

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:32 WIB

KMMB Sumut Desak Polri Usut Dugaan Beroperasinya Diskotek Blue Night di Langkat

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:59 WIB

Kerum DPP HBB Apresiasi Polda Sumut, Serukan Stop Ujaran Kebencian

Minggu, 12 Juli 2026 - 14:14 WIB

Terungkap Kasus Narkoba di Lapas Labuhan Bilik, Berikut Tuntutan KMMB Sumut

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:01 WIB

Yonif TP 931/KJ Siap Dukung Program Pemerintah dan Perkuat Ketahanan Pangan

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB