Gede Harja Astawa Sentil Proyek Rp50 Miliar di Tengah Jalan Rusak yang Dikeluhkan Warga Buleleng

- Editorial Team

Selasa, 19 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gede Harja Astawa Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali

Gede Harja Astawa Ketua Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali

BULELENG, Okedaily.com –Ketua Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali, I Gede Harja Astawa melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait banyaknya ruas jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat. Harja menilai pemerintah daerah gagal menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Menurutnya, kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Buleleng kini bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, tetapi sudah menyangkut keselamatan jiwa warga yang setiap hari melintas untuk bekerja, bersekolah, dan mencari nafkah.

“Setiap hari masyarakat melewati jalan itu dan setiap hari pula ada potensi kecelakaan yang membahayakan nyawa. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Gede Harja Astawa mengaku prihatin melihat banyaknya keluhan masyarakat yang viral di media sosial. Ia menilai jeritan warga tersebut menunjukkan adanya kekecewaan mendalam karena persoalan jalan rusak dinilai lambat ditangani.

Baca Juga :  Penumpang KMP Dharma Kartika Lompat ke Laut di Perairan Jangkar Situbondo

“Jujur saya malu mendengar teriakan masyarakat di media sosial. Kadang memang disampaikan dengan nada keras, tetapi itu tanda masyarakat sudah capek berteriak dan capek menyuarakan kondisi jalan yang setiap hari mereka lalui,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pembangunan proyek titik nol di Buleleng yang disebut menghabiskan anggaran lebih dari Rp50 miliar. Menurutnya, di tengah kondisi jalan rusak yang membahayakan masyarakat, pemerintah semestinya lebih fokus memperbaiki infrastruktur dasar dibanding proyek yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak warga.

Baca Juga :  Mahasiswa Internasional BIPA UPN Veteran Jawa Timur Eksplorasi Warisan Majapahit dalam Darmawisata Kampung Majapahit Bejijong

“Bagi saya, lebih baik anggaran itu diprioritaskan untuk jalan. Titik nol mungkin tidak langsung dirasakan masyarakat desa maupun kota, sementara jalan dipakai setiap hari untuk sekolah, bekerja, dan mencari makan,” katanya.

Politisi Gerindra itu turut mengkritik kondisi di mana warga harus melakukan aksi simbolik seperti menanam pohon pisang di tengah jalan rusak agar mendapat perhatian pemerintah. Ia menilai fenomena tersebut menjadi tanda lemahnya respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat harus tanam pohon pisang dulu baru diperhatikan. Seolah-olah masyarakat diajarkan melakukan hal seperti itu agar mendapat respon pemerintah,” sindirnya.

Ia menegaskan kualitas jalan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah. Menurutnya, jika akses jalan baik, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga berjalan lancar dan aman.

Baca Juga :  Denpasar dan Badung Bisa Suwung Ketika TPA Suwung Ditutup

“Kalau jalan bagus, masyarakat bisa bekerja dengan lancar dan aman, anak-anak sekolah juga aman. Itu salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah,” tegasnya lagi.

Sebagai langkah lanjutan, Gede Harja Astawa memastikan Fraksi Gerindra di Kabupaten Buleleng akan ikut mengawal persoalan tersebut dan mendesak pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jalan di berbagai wilayah yang mengalami kerusakan.

“Saya akan menginstruksikan Fraksi Gerindra di Kabupaten Buleleng untuk mengkritisi persoalan ini dan mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret memperbaiki akses jalan,” tutupnya.

Facebook Comments Box

Penulis : Alfin

Editor : Okedaily

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan
UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa
Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara
Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya
Ground Breaking PSEL Denpasar Raya, Tommy Sumertha: Wujud Nyata Komitmen Presiden Prabowo Atasi Sampah di Bali
Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara
Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:04 WIB

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:40 WIB

Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:48 WIB

UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:48 WIB

Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:20 WIB

Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB