Okedaily.com, Sampang – Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol, menyampaikan Pokok Pikir (Pokir) dalam acara Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang beberapa waktu lalu, dimana data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis sempat diragukan oleh ketua DPRD Sampang.
Menurut Ketua DPRD Sampang, kondisi saat ini yang harus dikomunikasikan oleh Bappelitbangda. Sebagai gambaran, bahwa anak-anak usia sekolah di Kabupaten Sampang banyak yang berasal dari Pondok Pesantren (Ponpes), data tersebut yang harus masuk ke data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca Juga : Massa Aksi Tidak Ditemui Bupati Sumenep, Kabag Umum: Surat Pemberitahuan Aksi Tak Bertanggal
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan-jangan anak usia sekolah di Kabupaten Sampang tidak masuk ke sekolah formal dan ada di Ponpes ini tidak tercover datanya, padahal disadari atau tidak, alumni-alumni Ponpes tidak kalah bersaing, bahkan sebanyak 73 persen anggota DPRD Kabupaten Sampang merupakan lulusan Ponpes. Dan bagaimana Pemkab Sampang mengkomunikasikan lagi dengan Bappenas,”pintanya.
Lebih lanjut, kata Fadol, DPRD Kabupaten Sampang selaku mitra eksekutif akan memposisikan sebagai mitra strategis dalam artian, selama kebijakan itu menyangkut keberpihakan terhadap kemaslahatan ummat maka, DPRD siap bersama eksekutif menyusun regulasi-regulasi dalam segala bentuk, termasuk menerima seluruh masukan dari lapisan masyarakat.
“DPRD Kabupaten Sampang mencatat lima (5) permasalahan atau problem yang perlu dibahas bersama kedepannya, diantaranya yang pertama mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kedua kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan, ketiga meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, keempat memperkuat tata kelola pemerintah daerah. Dan yang terakhir mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat tanggap, tertib dan bersatu,” jelasnya.
Baca Juga : Ada Apa Dibalik Kurangnya Bukti Ulah PNS Nakal Kecamatan Kangayan?
Pihaknya juga menyampaikan, bahkan dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Sampang sebanyak 180 desa, tidak satupun desa yang berstatus desa mandiri, namun untuk desa yang tertinggal dan sangat tertinggal tidak ada juga. Sedangkan ada sejumlah 154 desa yang masuk kategori desa berkembang dan 26 desa termasuk desa maju, sesuai data rilis Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 394.4.1 tahun 2021.
Di tempat yang sama, perwakilan dari Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan menyampaikan, bahwa IPM Kabupaten Sampang paling rendah di antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, bahkan dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Madura masih paling rendah yakni sebesar 62,70 persen.
Baca Juga : Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 Belum Diterapkan atau Diacuhkan Pemkab Sumenep?
Dirinya juga menyampaikan, bahwa untuk IPM Jawa Timur kisaran angka 71,71 persen dimana secara nasional Jawa Timur menempati Ranking 15 yang merupakan salah satu Provinsi dengan kategori IPM Tinggi.
