OkeDaily.com – Alternatif Pemuda Daulat Probolinggo menggelar konsolidasi pernyataan sikap, pada Senin (24/3) malam. Mereka menolak Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan, karena tidak ingin memoar politik orde baru terulang.
Konsolidasi yang diikuti sekitar 70 pemuda itu, digeber di Kedai ANT Kota Probolinggo, sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka berdiskusi seputar UU TNI dan menonton film ‘Bloody Nickle Republik Rente’, menggelar festival poster hingga menyatakan sikap.
Dalam pernyataannya, kelompok pemuda tersebut menyoroti berbagai aspek yang mereka anggap perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Ditegaskan oleh mereka perlunya kejelasan regulasi dalam revisi UU TNI, agar tidak membuka celah bagi kebangkitan kembali dwi fungsi ABRI seperti pada era orde baru.
Bahkan, pasal-pasal yang dinilai dapat merampas ruang-ruang sipil di berbagai sektor, juga tak luput dari penolakan mereka.
“Kami mengecam segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat terhadap kawan-kawan yang sedang berjuang di daerah masing-masing,” tegas mereka dalam pernyataan tersebut.
Selain itu, kelompok pemuda ini juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengambilan kebijakan serta menghindari keputusan yang berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial.
Oleh karenanya, mereka menuntut agar pemerintah lebih terbuka terhadap ekspresi rakyat sipil, dan tidak melakukan intervensi atau pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
“Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sipil harus diperbaiki, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” tambah mereka.
Sementara itu diungkapkan koordinator acara, Mustofa, bahwa tujuan konsolidasi tersebut ialah untuk menolak UU TNI yang telah disahkan.
“Jangan sampai pasal-pasal yang berpotensi mengembalikan orde baru itu masih dipakai, harusnya dihapus. Atau berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial. Regulasinya juga harus diperjelas,” ujarnya.
Adapun pasal yang dimaksud Mustofa, yakni pasal krusial yang berpotensi mirip dengan gagasan dwi fungsi ABRI saat orde baru. “Kami minta pulangkan TNI ke Barak. Jangan sampai memoar politik orde baru terulang,” katanya.
Selain itu, melalui Alternatif Pemuda Daulat ini Pemuda Kota dan Kabupaten Probolinggo bisa menyalurkan keresahan mereka. “Tadi selain berdiskusi kita juga mengadakan festival poster, isinya keresahan pemuda,” tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya konsolidasi, setidaknya ada sikap penolakan terhadap UU TNI yang telah disahkan.
