Alternatif Pemuda Daulat Probolinggo Menolak UU TNI, Tak Ingin Orde Baru Terulang

- Editorial Team

Selasa, 25 Maret 2025 - 19:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

📰 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif!

Sesi diskusi film republik rente dan UU TNI. ©Okedaily.com/Andrean

Sesi diskusi film republik rente dan UU TNI. ©Okedaily.com/Andrean

OkeDaily.com – Alternatif Pemuda Daulat Probolinggo menggelar konsolidasi pernyataan sikap, pada Senin (24/3) malam. Mereka menolak Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan, karena tidak ingin memoar politik orde baru terulang.

Konsolidasi yang diikuti sekitar 70 pemuda itu, digeber di Kedai ANT Kota Probolinggo, sekitar pukul 19.00 WIB. Mereka berdiskusi seputar UU TNI dan menonton film ‘Bloody Nickle Republik Rente’, menggelar festival poster hingga menyatakan sikap.

Dalam pernyataannya, kelompok pemuda tersebut menyoroti berbagai aspek yang mereka anggap perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Korupsi Disulap Hutang Pribadi, Eks Direktur Operasional PT Sumekar Line Buka-bukaan

Ditegaskan oleh mereka perlunya kejelasan regulasi dalam revisi UU TNI, agar tidak membuka celah bagi kebangkitan kembali dwi fungsi ABRI seperti pada era orde baru.

Bahkan, pasal-pasal yang dinilai dapat merampas ruang-ruang sipil di berbagai sektor, juga tak luput dari penolakan mereka.

“Kami mengecam segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat terhadap kawan-kawan yang sedang berjuang di daerah masing-masing,” tegas mereka dalam pernyataan tersebut.

Selain itu, kelompok pemuda ini juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengambilan kebijakan serta menghindari keputusan yang berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial.

Baca Juga :  Pansus DPRD Bali Konsultasi ke Kementerian Kebudayaan, Bahas Pajak untuk Penguatan Cagar Budaya dan Pariwisata

Oleh karenanya, mereka menuntut agar pemerintah lebih terbuka terhadap ekspresi rakyat sipil, dan tidak melakukan intervensi atau pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.

“Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sipil harus diperbaiki, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat,” tambah mereka.

Sementara itu diungkapkan koordinator acara, Mustofa, bahwa tujuan konsolidasi tersebut ialah untuk menolak UU TNI yang telah disahkan.

“Jangan sampai pasal-pasal yang berpotensi mengembalikan orde baru itu masih dipakai, harusnya dihapus. Atau berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial. Regulasinya juga harus diperjelas,” ujarnya.

Baca Juga :  SK Bupati Sumenep Tentang DPKS Tak Ubahnya Bungkus Kacang

Adapun pasal yang dimaksud Mustofa, yakni pasal krusial yang berpotensi mirip dengan gagasan dwi fungsi ABRI saat orde baru. “Kami minta pulangkan TNI ke Barak. Jangan sampai memoar politik orde baru terulang,” katanya.

Selain itu, melalui Alternatif Pemuda Daulat ini Pemuda Kota dan Kabupaten Probolinggo bisa menyalurkan keresahan mereka. “Tadi selain berdiskusi kita juga mengadakan festival poster, isinya keresahan pemuda,” tuturnya.

Ia berharap, dengan adanya konsolidasi, setidaknya ada sikap penolakan terhadap UU TNI yang telah disahkan.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Related News

Dugaan Kejanggalan Penyidikan Kasus DF, Prosedur Hukum Polisi Disoal
Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?
Perkuat Pengentasan Kemiskinan, Sumenep Dorong Perlindungan Sosial dan Kemandirian Ekonomi
Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!
SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional
Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang
Opgab Disperkimhub Sumenep Sisir Kendaraan, Pajak hingga Uji Kir Jadi Perhatian
Gayam Bersiap! JJS Bapenda Hadir di Sapudi, Sepeda Listrik hingga Sembako Menanti

Related News

Minggu, 1 November 2026 - 23:44 WIB

Dugaan Kejanggalan Penyidikan Kasus DF, Prosedur Hukum Polisi Disoal

Jumat, 23 Oktober 2026 - 20:14 WIB

Kasus Saling Lapor di Polsek Nonggunong Disorot, Diduga Ada Permainan?

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:27 WIB

Badrul Aini Desak Bupati Sumenep Dan Gubernur Jatim Bersuara: Jangan Samakan Sapeken Dengan Daratan Jawa!

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:13 WIB

SMSI Sumenep Perkuat Barisan, Media Lokal Disiapkan Menembus Pasar Nasional

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:07 WIB

Operasi Gabungan di Sumenep Sasar Pajak Kendaraan dan Uji Kir Angkutan Barang

Latest News

Hasan Al Hakiki (Ketua IKA PMII Sapudi )

Kopini

Jendela Industri Migas di Pulau Sapudi

Kamis, 12 Nov 2026 - 23:25 WIB

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Gayam Bersama Banom Gelar Istighasah Hari Santri Nasional Tahun 2026

Sosial Agama

Istighasah Kebangsaan MWC NU Gayam Peringati HSN 2026

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:12 WIB