Anggota DPR RI Iman Sukri Soroti Macet Parah di Gilimanuk, Dorong Pelabuhan Alternatif

- Editorial Team

Sabtu, 4 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kendaraan macet di pelabuhan gilimanuk saat musim mudik lebaran 2026. Foto: Dokumentasi ASDP

Kendaraan macet di pelabuhan gilimanuk saat musim mudik lebaran 2026. Foto: Dokumentasi ASDP

Denpasar, Okedaily.com – Kemacetan panjang terjadi di kawasan Pelabuhan Gilimanuk saat arus mudik Lebaran 2026. Antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga puluhan kilometer akibat lonjakan volume yang tidak sebanding dengan kapasitas penyeberangan.

Menanggapi kondisi tersebut, anggota DPR RI Iman Sukri meminta pemerintah segera menyiapkan solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan pelabuhan alternatif guna mengurangi ketergantungan pada jalur utama penyeberangan Jawa–Bali.

Baca Juga :  Tommy Sumertha: Pemerintah Terbuka terhadap Kritik, Namun Penghinaan Tidak Dibenarkan
Iman Sukri Anggota DPR RI. eMedia DPR RI/SinPo.id

Ia menilai, selama ini arus transportasi masih terpusat di lintasan Ketapang–Gilimanuk, sehingga ketika terjadi peningkatan jumlah kendaraan, kemacetan tidak dapat dihindari. Menurutnya, kapasitas infrastruktur yang ada saat ini sudah tidak memadai untuk menampung lonjakan tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya kira sudah waktunya pemerintah serius membangun alternatif pelabuhan lain dari dan atau menuju Bali. Tidak bisa terus bergantung pada Ketapang–Gilimanuk saja,” ujar Iman kepada wartawan, Kamis (2/4).

Baca Juga :  Masalah Klasik terbesar Kota Denpasar MBS Macet, Banjir Hingga Sampah

Sebagai opsi, Iman mengusulkan pengembangan akses penyeberangan menuju Bali Utara. Jalur dari kawasan Bangsring maupun penguatan fungsi Pelabuhan Jangkar dinilai dapat menjadi alternatif untuk memecah kepadatan arus kendaraan.

Selain mengurangi beban di Gilimanuk, pengembangan jalur baru juga diharapkan mampu mendistribusikan arus transportasi secara lebih merata dan mencegah penumpukan ekstrem di satu titik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa rencana pembangunan pelabuhan alternatif tetap harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali. Hal ini terutama berkaitan dengan penolakan terhadap pembangunan jembatan penghubung Jawa–Bali.

Baca Juga :  Tingkatkan Gizi Anak; Kemendiktisaintek Dukung Universitas Yudharta Pasuruan Kolaborasi Bersama Kader Tempuran

“Menambah atau memperkuat pelabuhan lain menuju Bali tentu tidak mengurangi penghormatan kita terhadap adat dan budaya masyarakat Bali yang tidak menghendaki pembangunan jembatan. Justru ini menjadi solusi yang seimbang, akses tetap terbuka, tanpa mengorbankan nilai-nilai adat istiadat setempat,” katanya Iman.

Facebook Comments Box

Penulis : Alfin

Editor : Editor

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi
Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan
UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa
Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara
Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya
Ground Breaking PSEL Denpasar Raya, Tommy Sumertha: Wujud Nyata Komitmen Presiden Prabowo Atasi Sampah di Bali
Sidang Korupsi BSPS Sumenep, Terdakwa Risky Pratama Dituntut 7 Tahun Penjara
Ribuan Massa Berdemo, Desak Gubernur Koster Jangan Hambat Program Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 23:04 WIB

PC PMII Denpasar Dukung Komitmen Presiden Prabowo dalam Pemberantasan Korupsi

Rabu, 15 Juli 2026 - 15:40 WIB

Ironis, Polresta Sumenep Gelar Acara Besar Tapi Tutup Pintu Untuk Wartawan

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:48 WIB

UPT Dukcapil Gayam Jebol Disabilitas di Pelosok Desa

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:48 WIB

Ada Gangguan Bicara? RSUD Moh Anwar Hadirkan Layanan Terapi Wicara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:20 WIB

Warga Sumenep Bisa Berobat Gratis di RSUD Moh Anwar, Ini Syaratnya

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB