Ketidakpedulian Pemkab Lombok Tengah Terhadap Mahasiswa di Tanah Rantau

OKEDAILY.COM – Pendidikan merupakan hal yang penting dalam lini kehidupan. Tanpa pendidikan, seseorang tidak akan merdeka seutuhnya, dan akan sulit mengembangkan taraf kehidupan. Tidak heran, jika Negara Indonesia sendiri menempatkan pendidikan sebagai aspek fundamental.

Tanpa pendidikan, dapat dipastikan bahwa nawa cita kemerdekaan Indonesia yang termuat dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses kepada semua rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan.

Tidak cukup sampai disitu, Pemerintah juga berkewajiban untuk memberi perlindungan dan kemudahan dalam keberlangsungan pendidikan rakyatnya. Baik itu berupa sarana prasarana, beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu dan lain-lain.

Di Kabupaten Lombok Tengah sendiri, salah satu kelompok peserta didik atau pelajar yang sering terpinggirkan oleh perlindungan dari pemerintah daerah adalah kalangan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di tanah rantau.

Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak menyentuh kalangan mahasiswa yang belajar keluar daerah. Padahal perlu diketahui, tidak semua masyarakat Lombok Tengah yang melanjutkan pendidikan di luar sana, datang dari keluarga yang berkecukupan.

Akibat ketidakhadiran pemerintah, tidak sedikit kalangan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan keluar daerah, mengalami banyak hambatan dalam menjalankan kewajibannya. Hal demikian lagaknya dialami oleh kalangan mahasiswa Lombok Tengah yang melanjutkan pendidikan di Kota Malang, Jawa Timur.

Cita-cita hendak membanggakan tanah kelahiran di daerah orang lain melalui pendidikan, seringkali terhambat karena ketidakhadiran pemangku kebijakan di Lombok Tengah, terkesan abai terhadap aspirasi yang disampaikan oleh kami di Kota Malang.

Keabaian pemerintah daerah dalam melindungi keberlangsungan dan kemudahan kami di Kota Malang, juga semakin dibuktikan dengan tidak adanya beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu, dan tidak tersedianya sarana prasarana seperti asrama daerah yang dekat dengan pusat pendidikan.

Sebagai tambahan, asrama yang dimaksud sebenarnya telah ada di Kota Malang, namun letaknya jauh dari wilayah pusat pendidikan. Akibatnya, kami pun sulit mengakses asrama tersebut dan terpaksa memilih untuk tidak tinggal disana dengan jalan menyewa kost yang tentunya menambah beban ekonomi keluarga. Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada sulitnya mahasiswa Lombok Tengah untuk berkumpul dalam menyelenggarakan kegiatan kedaerahan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pihak mahasiswa sering mendesak pemerintah daerah untuk memindahkan asrama itu ke pusat pendidikan di Kota Malang. Desakan tersebut telah berlangsung mulai beberapa tahun silam, sehingga kala itu pemerintah Lombok Tengah berjanji akan segera merealisasikan apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa.

Alih-alih menepati janji, justru terkesan mengabaikan dengan tidak memindahkan asrama tersebut hingga saat ini. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Lombok Tengah mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai penutup, perlu diketahui bahwa keuangan atau anggaran daerah yang dikelola pemerintah Lombok Tengah adalah uang “rakyat”. Dikatakan uang rakyat karna diambil dari rakyat atau masyarakat melalui pajak dan retribusi, dan peruntukkannya sejatinya tidak lain untuk masyarakatnya sendiri.

Atas dasar itu, tidak ada dalih apapun yang dapat membenarkan pemerintah Lombok Tengah untuk tidak memanfaatkan keuangan daerah demi kepentingan masyarakat yang dalam hal ini yaitu kalangan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di luar daerah.

Salus populi suprema lex esto “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.

Penulis : Dodik Irwan Ahmad
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Islam Malang

Tulisan opini ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis, dan tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi media okedaily.com

Kanal opini media okedaily.com terbuka untuk umum. Maksimal panjang naskah 4.000 karakter, atau sekitar 600 kata.

Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri anda dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim ke alamat e-mail: opini@okedaily.com