Kritik Program Upland Hadiah Amplop

- Redaksi

Kamis, 5 Januari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dok : Fauzi As. ©Okedaily.com

Dok : Fauzi As. ©Okedaily.com

Lembar XII. Oleh : Fauzi As
CC Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian/Kementerian Pertanian.

OKEDAILY.COM Tulisan dibeberapa media online yang memuat Program Upland pada 2021 lalu, membuat saya sebagai putra daerah merasa senang. Waktu itu seolah petani akan mendapat rezeki berupa durian runtuh.

Bupati Achmad Fauzi, menandatangani Perjanjian Hibah Daerah (PHD) untuk Program Upland antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep, di Jakarta pada, Rabu (24/03/2021).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sumenep Kota Hoki, di Kota ini APBN Mencari Koki

Tujuan dari kegiatan Upland ini sangat mulia. Pertama meningkatkan produktivitas pertanian di dataran tinggi. Kedua tentu untuk meningkatkan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan petaninya.

Sedikit flashback mengingatkan rekan-rekan aktivis dan insan pers, cerita dalam konten derita pada acara panen raya.

Acara yang dihadiri pejabat teras Sumenep pada Maret lalu, tepatnya di dataran tinggi Desa Basoka, Kecamatan Rubaru pada Rabu, 2 Maret 2022.

Wajah buruk Upland didandani sedemikian rupa, panen raya yang dipublikasi secara berlebihan menyisakan bau dan luka.

Pejabat Swafoto Memanen Bawang Tetangga

Pada hari Kamis, 3 maret 2022, saya dihubungi beberapa teman yang menyampaikan informasi bahwa bawang yang dipanen Bupati beserta Forkopimda itu bukan bagian dari program Upland, bahkan bawang yang ditanam pun bukan bibit hasil bantuan. “Berdasarkan penuturan pemilik lahan.”

Baca Juga :  Program 1 Juta Guru PPPK : Tak Butuh Sekedar Visi Pemerintah Pusat, Tapi Juga Reformasi Birokrasi di Tingkat Daerah

Namun saat mendengar hal itu, saya pun masih ragu-ragu, otak di kepala masih mencoba membela. Mana mungkin Dinas Pertanian berbuat seceroboh itu? Bukankah ini mempertaruhkan nama baik Bupati?

Dengan rasa ragu, saya pun mencoba menelepon beberapa orang yang terdaftar menjadi anggota kelompok penerima bantuan program Upland. Rata-rata jawaban mereka sama, anggota kelompok tani sedang dalam keadaan duka.

Contoh yang terjadi pada anggota Poktan “Cmr”, berinisial KR dan RF, mereka mengatakan bibit bantuan busuk sebelum ditanam, dan hasil panen dari bibit sendiri hanya laku dengan harga Rp8.000.000.

Namun saya belum cukup yakin dengan penjelasan itu, akhirnya saya turun sendiri bersama TIM mami muda, wawancara secara langsung dengan anggota poktan lainnya, lagi-lagi jawaban mereka sama. Bahkan mereka menjelaskan bahwa bibit dari hasil bantuan Upland hanya bersisa satu ember saja.

Ketertarikan saya kian bertambah untuk menyisir beberapa kelompok penerima lainnya. Misalnya anggota kelompok “Jkt” beberapa orang memberikan penjelasan yang sama. Mereka juga menyampaikan keluhan bahwa bibit bawang yang diterima dari Program Upland busuk sebelum ditanam.

Banyak lagi anggota kelompok lain yang senasib, namun terlalu panjang jika diuraikan semua, intinya pendapat para petani Upland gagal tahap pertama.

Berdasarkan temuan di lapangan, saya memberikan masukan melalui Kadis, Manajer Upland dan beberapa orang lainnya, tapi nampaknya tak ada perubahan yang signifikan, Upland seolah dibiarkan jadi bancakan oknum yang kelaparan.

Baca Juga :  Notaris Verra Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres Sumenep

Kritikan Saya Lewat Sejumlah Media Menerbangkan Amplop Kemana-mana

Yang membuat saya merasa miris, ternyata orang yang punya posisi dan fungsi strategis dalam program Upland, mengaku tidak pernah dilibatkan.

Begini Jawaban Pejabat Upland :

Aii… Engkok mon eolok soro acaca Upland siap kapan saja kak (saya kalau dipanggil suruh bicara terkait Upland siap kapan saja kak). Masalahnya, urusan teknis dan yang paling teknis saja saya tak pernah diajak.

Coba saja dicek Dinas, mik pola bedeh engkok bile urusan kebijakan Upland full dinas. (Barangkali ada saya, ketika urusan kebijakan Upland).

Sangat disayangkan pejabat yang diangkat dan dibayar khusus mengelola Program Upland tidak tahu apa-apa. Padahal ia memiliki kewenangan dan garis komando.

Sedikit mengulas Pedoman Teknis Administrasi Keuangan Upland, khususnya pada BAB IV Tentang Pengelolaan Keuangan Dana On Granting, poin 4.2 Hubungan Antar Lembaga Dalam Hibah Daerah pada huruf H. Bahwa Kementerian Pertanian, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Inilah yang harus ditindaklanjuti oleh para aktivis sebagai bahan evaluasi oleh Kementerian Pertanian.

Begitulah wajah Upland, saya pun ikut merasa janggal dan jengkel, anggaran yang begitu besar seolah menjadi musibah bagi penerima.

Baca Juga :  Dua Pelaku Penganiaya Wartawan Kota Keris Resmi Dijebloskan ke Penjara, Berikut Keterangan Polres Sumenep

Ditambah lagi promosi kesuksesan program Upland pada tahap berikutnya, seolah oknum media sedang memutar fakta.

Beberapa data yang saya kumpulkan, Upland jauh dari prestasi, dan saya pun menghubungi beberapa media yang mempublish kegiatan Upland minggu lalu.

Nuranimu jangan terbeli, uang jangan menjadi tujuan utama, yang utama adalah perbaikan dan memperjuangkan nasib para petani. Kalau tujuan pertama itu tercapai, dapat rezeki dari situ silahkan dibawa pulang.

Saya pun mendapat pengakuan, bahwa beberapa oknum wartawan itu mendapatkan jatah bulanan, mereka dibayar dengan jabatan pihak eksternal.

Tentunya dengan angka yang cukup menggiurkan, entah ADV atau MMF “muter-muterin Fakta”. Dari manakah anggarannya! Siapa Saja Pemain dan Penerimanya?

Begitulah Sumenep Kota Sakti, Amplop-Amplop Jadi Solusi. 

Akan lebih menarik jika diulas secara mendalam pada lembar-lembar berikutnya. Hanya saja sebelum tulisan ini muncul, saya didatangi beberapa Aktivis dan APH, mereka menyarankan laporkan dan lampirkan datanya, tulisan media di Kota ini tak begitu bermakna berangkat ke Jakarta” ungkapnya.

Sayapun menjawab, gak lah… saya hanya menyampaikan protes sebagai anak seorang petani, jika ada yang mau melaporkan adanya dugaan penyimpangan ini, saya akan berikan semua data-datanya” jawaban saya pada malam itu.

Sumenep, 5 Januari 2023
Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Facebook Comments Box

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Membedah Tuntutan Iran dan Inkonsistensi Trump di Selat Hormuz
Menagih Peran: Mengapa Diaspora Pengusaha Ra’as Belum Terjamah?
Aktivis Pembunuh Petani Tembakau
Dua Wajah Negara: Keadilan dalam 6 Hari dan 990 Hari
Catatan Fauzi AS: Kejujuran Memerlukan Ketulusan Hati
Teka-Teki PR Fiktif, Obrolan Warung Kopi Menuju Kebijakan Bupati Suka-Suka
Baznas Sumenep, Lembaga Amal atau Agensi Pencitraan?
Baznas Sumenep Berlari Kencang Meski Sepatunya Tak Resmi

Berita Terkait

Kamis, 9 April 2026 - 16:11 WIB

Membedah Tuntutan Iran dan Inkonsistensi Trump di Selat Hormuz

Rabu, 8 April 2026 - 19:58 WIB

Menagih Peran: Mengapa Diaspora Pengusaha Ra’as Belum Terjamah?

Senin, 6 April 2026 - 19:49 WIB

Aktivis Pembunuh Petani Tembakau

Kamis, 19 Maret 2026 - 03:57 WIB

Dua Wajah Negara: Keadilan dalam 6 Hari dan 990 Hari

Minggu, 27 Juli 2025 - 20:22 WIB

Catatan Fauzi AS: Kejujuran Memerlukan Ketulusan Hati

Berita Terbaru

Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, M.Kes. ©okedaily.com/istimewa

Nasional

RSUD Moh Anwar Sumenep Terus Perkuat Layanan Kesehatan 2026

Selasa, 28 Apr 2026 - 11:15 WIB

Terpantau, Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah, menghadiri Musancab 2026 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep. ©okedaily.com [foto: Mashudi Surahman]

Politik

Musancab 2026, PDIP Sumenep Targetkan 15 Kursi DPRD

Minggu, 26 Apr 2026 - 14:59 WIB

I Gede Tommy Sumertha, Anggota DPRD Kota Denpasar. Foto: AI

Berita

Ditolak 2021, Akhirnya PSEL Diteken

Minggu, 26 Apr 2026 - 09:44 WIB

Verified by MonsterInsights