Okedaily.com, Sumenep – Persoalan Muhammad penjaga SMPN 2 Ra’as, Desa Jungkat Kecamatan Ra’as, yang ditengarai bertahun-tahun sering bolos kini semakin meruncing akibat ketidak jelasan tindakan sanksi yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sehingga PNS Nakal tersebut terkesan kebal hukum.
Salah seorang mantan TU (tata usaha) SMPN 2 Ra’as yang kami rahasiakan identitasnya, membenarkan bahwa Muhammad berstatus sebagai Abdi Negara. Menurutnya, mengenai PNS Nakal tersebut sudah pernah dilaporkan langsung ke Dinas terkait waktu semasa ia bertugas.
Baca Juga : Dinas Pendidikan Sumenep Berikan Gaji Buta Kepada ASN SMPN 2 Ra’as?
“Yang jelas dia (Muhammad, red) adalah PNS, karena semua pemberkasan yang bersangkutan memang saya yang membantu saat itu. Bahkan sebelumnya, dia sudah pernah dilaporkan oleh pak Sanhaji ke Dinas Pendidikan, tapi saya tidak tahu kelanjutannya bagaimana,” tuturnya saat ditemui okedaily.com di kediamannya beberapa hari yang lalu.
Ia juga sangat menyayangkan atas ulah para PNS Nakal yang bertugas di kepulauan, karena hal demikian sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan bukan rahasia publik lagi, terkait kinerja mereka yang terkesan tanpa beban dan tanggungjawab sebagai Aparatur Sipil Negara.
“Sebenarnya itu kalau mau dibuka, ya buka sekalian semua karena bukan cuma satu, ya termasuk guru juga dibuka saja, karena guru-guru (PNS Nakal, red) yang dari daratan mereka sering pulang, kan gak boleh sebenarnya dan ini hampir di semua kepulauan rata-rata seperti itu, terkecuali hari libur bersama” Bebernya.
Baca Juga : Bertahun-tahun Nikmati Gaji Buta, ASN SMPN 2 Ra’as Terancam Dipecat?
Kalau boleh saya sarankan, lanjut mantan TU SMPN 2 Ra’as, jangan terpaut hanya kepada satu orang saja karena rasanya kurang elegan, tetapi lebih terhadap semua PNS di kepulauan, tidak terkecuali di kecamatan juga harus dibuka.
“Setelah saya pindah, berdasarkan informasi yang saya terima, kepala sekolahnya (RB. Roeska Pandji Adinda, red) jarang masuk, untuk kevalidannya silakan dikroscek ke lapangan atau bisa langsung ke yang bersangkutan” Tukasnya.
Terpisah, pada pemberitaan media ini sebelumnya, Roeska selaku Kasek (kepala sekolah) SMPN 2 Ra’as juga mengatakan, bahwa selama menjabat kepala sekolah tidak merasa ada beban apapun, karena dalam penyampaiannya, dirinya mengaku bisa mengatur kinerja anak buahnya dari kejauhan.
Baca Juga : Dinas Pendidikan Sumenep Tak Berdaya, Kepala SMPN 2 Ra’as : Saya Bisa Remote Dari Asta
“Jadi saya mas, walaupun terus terang banyakan disini (berada di Kota Sumenep, red) kalau temen-temen (pegawai SMPN 2 Raas, red) ada apa-apa tetap tahu,” ungkapnya.
“Dan saya mas, terus terang jadi pejabat kepala sekolah gak ada beban, duduk-duduk di Asta karena saya bisa meremote (mengontrol anak buah, red) dari Asta,” imbuh Roeska yang diketahui juga menjabat sebuah posisi di penjagaan Asta Tinggi Sumenep.
Diketahui, Sanhaji pelapor Muhammad yang dimaksud mantan TU SMPN 2 Ra’as adalah merupakan wakil kepala di sekolah tersebut sekarang. Namun, dalam penyampaiannya kepada okedaily.com bahwa pihak yang melaporkan bukanlah atas nama dirinya.
“Terkait dengan pernah saya laporkan saudara Muhammad (penjaga SMPN 2 Ra’as, red) itu bukan atas nama saya, tapi atas nama anggota LSM LKH (Lembaga Keadilan Hukum) Jawa Timur, saudara Sucipto. Kalau gak salah masa Kasek Bapak Samsul, S.Pd., namun tahunnya lupa” Ujarnya via WhatsApp, Jum’at (15/10).
Baca Juga : Forum Gerakan Peduli Sapeken Audiensi Kinerja Korup TKSK Sapeken?
Menurut Sanhaji, ketika pelaporan terkait Muhammad penjaga SMPN 2 Ra’as yang sering bolos kala itu, mengatakan hasilnya telah dilakukan pemanggilan oleh pihak terkait (Dinas Pendidikan Sumenep, red) dan akhirnya yang bersangkutan mulai aktif sebagaimana biasa.
“Coba di pantau dari sekarang apa ke depan dia aktif, gak ke bali lagi bekerja. Khawatir kayak dulu abis dilaporkan aktif, setelah lama kembali lagi utamakan kerja di Bali” Pungkasnya wakil kepala SMPN 2 Ra’as.
Namun hingga berita ini diterbitkan, okedaily.com masih kesulitan mendapatkan klarifikasi dari Muhammad penjaga SMPN 2 Ra’as terkait sanksi yang menantinya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
