774 Koperasi Aktif di Sumenep, Pemkab Dorong Digitalisasi untuk Keberlanjutan

- Editorial Team

Sabtu, 8 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Diskop UKM dan Perindag Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, saat bincang santai tentang koperasi di ruang kerja. ©Okedaily.com

Kepala Diskop UKM dan Perindag Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, saat bincang santai tentang koperasi di ruang kerja. ©Okedaily.com

OkeDaily.com Hingga akhir tahun 2024, jumlah koperasi di Kabupaten Sumenep, Madura, mencapai 1.565 unit. Namun, dari angka tersebut, hanya 774 koperasi yang masih aktif, sementara 791 lainnya tidak beroperasi.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab banyaknya koperasi tidak aktif adalah kurangnya pemahaman pengelola mengenai tata kelola koperasi yang baik.

Baca Juga :  Jatim Halal Fest 2023 Akan Menyapa Arek-arek Suroboyo, Intip Jadwalnya

“Banyak koperasi yang didirikan tanpa kesiapan matang. Akibatnya, koperasi tidak berjalan sesuai jati dirinya,” ujarnya dalam wawancara eksklusif baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan terus mendorong koperasi agar mengadakan penyuluhan sebelum resmi beroperasi. Selain itu, regenerasi pengurus menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Adapun salah satu solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan keterlibatan pemuda dan pemudi dalam kepengurusan koperasi, guna menjaga keberlanjutan organisasi.

Baca Juga :  BBM Langka, Nasib Rakyat Kepulauan Raas Digantung Pemkab Sumenep

Menurut Ramli, digitalisasi koperasi menjadi langkah strategis yang harus dan segera diterapkan agar koperasi di Kabupaten Sumenep tetap relevan di era modern saat ini.

Pemanfaatan teknologi, kata dia, seperti aplikasi laporan keuangan yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi RI, diharapkan dapat membantu pengelola koperasi dalam menyusun laporan neraca dan laba rugi dengan lebih mudah.

Di sisi lain, sambungnya, Diskop UKM dan Perindag Kabupaten Sumenep berkomitmen ke depan dalam upaya pembinaan terus dilakukan untuk mengurangi jumlah koperasi tidak aktif.

Baca Juga :  Wabup Imam Harap Pengeboran Migas di Kangean Sukses Hingga Dongkrak PAD

“Sementara jika sebuah koperasi masih memiliki potensi berkembang, pemerintah akan memberikan bimbingan. Namun, bagi koperasi yang tidak bisa lagi dibina, pembubaran menjadi langkah terakhir,” tutupnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan koperasi di Kabupaten Sumenep bisa lebih sehat dan berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat setempat.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel okedaily.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mahasiswa KKN 02 Universitas Yudharta Pasuruan Dorong Inovasi Olahan Jagung, Berikut Pelatihannya
Le Cataya Hadirkan Reformer Pilates di The Cakra Hotel Bali, Terbuka untuk Umum
Gandeng Investor, DPMPTSP Sumenep Intensifkan Pengawasan dan Bimbingan LKPM
Sejumlah Stand Rubaru Agro Wisata Fest 2026 Sepi Pengunjung, Ini Penyebabnya
The Cakra Hotel Hadirkan Promo Staycation Libur Sekolah untuk Keluarga
Ratusan Sopir Truk Demo DPRD Mempawah, Soroti Kelangkaan Solar dan Dugaan Pungli di SPBU
Trans Jakarta ke Bandara Soetta, Akses Publik Makin Mudah
Wabup Imam Harap Pengeboran Migas di Kangean Sukses Hingga Dongkrak PAD

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 20:35 WIB

Mahasiswa KKN 02 Universitas Yudharta Pasuruan Dorong Inovasi Olahan Jagung, Berikut Pelatihannya

Sabtu, 11 Juli 2026 - 01:43 WIB

Le Cataya Hadirkan Reformer Pilates di The Cakra Hotel Bali, Terbuka untuk Umum

Jumat, 10 Juli 2026 - 16:52 WIB

Gandeng Investor, DPMPTSP Sumenep Intensifkan Pengawasan dan Bimbingan LKPM

Jumat, 3 Juli 2026 - 17:16 WIB

Sejumlah Stand Rubaru Agro Wisata Fest 2026 Sepi Pengunjung, Ini Penyebabnya

Senin, 8 Juni 2026 - 17:13 WIB

The Cakra Hotel Hadirkan Promo Staycation Libur Sekolah untuk Keluarga

Berita Terbaru

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyelaraskan dua model kepemimpinan, politik dan birokrasi. Ketidakjelasan batas peran berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Sehingga, diperlukan regulasi dan budaya kerja yang mampu menjembatani kepentingan politik dengan profesionalitas birokrasi. ©okedaily.com/ist

Kopini

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik dan Birokrasi

Kamis, 16 Jul 2026 - 22:54 WIB