Aktivis HMI Soroti Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Langkat

OKEDAILY, SUMUT – Seorang pemuda menyoroti masih adanya ‘ketimpangan’ dalam pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat.

Hal itu disampaikan Muhammad Nuh, yang merupakan salah seorang Mahasiswa asal Kabupaten Langkat, Senin (24/10/2022), kepada jurnalis okedaily.com di Stabat.

Nuh mengatakan, pandemi Covid19 telah berdampak signifikan pada seluruh sektor. Untuk itu dirinya mendorong Pemerintah Kabupaten Langkat, untuk terus menggenjot pemulihan pasca wabah virus itu melanda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Langkat juga diminta untuk melakukan pemerataan pembangunan. Mengingat hingga saat ini belum berjalan secara maksimal.

Misalnya, infrastruktur jalan yang masih banyak rusak dan berlubang seperti Jalan Protokol Kecamatan Wampu dan Jalan Perniagaan Kelurahan Stabat Baru serta jalan-jalan rusak lainnya yang ada di Kabupaten Langkat.

“Kita apresiasi langkah cepat Pemkab Langkat dalam memperbaiki jalan rusak di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Stabat serta Jalan rusak dan berlubang di Kecamatan Binjai yang direncanakan akan segera diperbaiki, namun Pemkab Langkat juga harus memperhatikan dan memperbaiki jalan rusak lainnya secara merata,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan fisik yang dinilai masih belum merata ini menjadi pekerjaan rumah bagi Plt. Bupati Langkat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Langkat itu.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu pun berharap agar Pemerintah Kabupaten Langkat dapat melakukan penyamarataan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Langkat.

Ia menyarankan kepada Plt. Bupati Langkat untuk memanggil Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Langkat untuk mendata jalan yang rusak.

“Melalui pendataan itu dapat mempermudah Pak Plt. Bupati Langkat mengetahui jalan-jalan mana saja yang rusak, yang mungkin Pak Syah Afandin belum pernah lewat jalan itu jadi tidak tahu kalau jalannya rusak,” cetusnya.

“Jika itu Jalan Kabupaten segera diperbaiki oleh Pemkab Langkat, kalau jalan Provinsi sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan apabila jalan nasional adukan ke Kementerian PUPR,” ucapnya.