![Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) menuntut kejelasan kasus dugaan tindak pidana korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep segera tuntas. [Okedaily.com/Ms_aL]](https://okedaily.com/wp-content/uploads/IMG-20211027-WA0038-e1635326759316.jpg)
Okedaily.com, Sumenep – Simpang siur kejelasan kasus gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sejak dua tahun lalu. Membuat sejumlah Mahasiswa berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Selasa (26/10/).
Mahasiswa yang menamakan Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) menuntut kejelasan kasus dugaan tindak pidana korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep segera tuntas.
Mereka menilai ada ketidakberesan antara Kejaksaan Negeri Sumenep dengan Polres Sumenep, yang merilis status tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Gedung Dinkes Sumenep, yang berinisial (I) dan (A), pada Selasa, 29 Oktober 2019 silam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : CEODE Tumbuh Bersama BUMDes Sumenep di Masa Pandemi
Melalui korlap aksi, Maksudi dalam orasinya, Kejaksaan Negeri Sumenep dituding selalu berdalih berkas yang diajukan Polres Sumenep tidak lengkap sehingga berkas tersebut ditolak.
“Gedung Dinkes yang dilaporkan sejak tahun 2015 hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Entah sampai kapan drama soal lambannya penanganan kasus ini hingga cerita saling pimpong antar lembaga penegak hukum di Sumenep ini akan berakhir,” tudingnya.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sumenep, Novan Bernadi, yang menemui peserta aksi menerangkan kenapa lembaganya menolak berkas dugaan tipikor pembangunan gedung Dinkes dari polres karena masih belum lengkap.
“Berkas yang diajukan polres sudah tiga kali kami tolak karena syarat formil dan materil belum lengkap. Di antaranya, keterangan saksi masih kurang lengkap,” terangnya.
Baca Juga : TNI Sampang Ancam Blokir Kegiatan Masyarakat Tolak Vaksin
Kenapa tidak lengkap, kata Novel, karena anggaran Rp4,5 miliar itu tidak hanya dibangun untuk gedung Dinkes. Melainkan juga untuk pembangunan gedung Dinas KB Sumenep.
“Jadi temuan kerugian negara itu tidak hanya pada gedung Dinkes saja melainkan juga gedung KB berdasarkan temuan audit BPK,” kata Kasi Intel Kejari Sumenep.
Usai mendengar penjelasan dari perwakilan kejaksaan. Para demonstras melanjutkan aksi dengan mendatangi Mapolres Sumenep.
Di depan Mapolres para mahasiswa menyampaikan leletnya penanganan kasus dugaan tipikor pembangunan gedung Dinkes yang ditangani Polres Sumenep.
Diketahui, pembangunan gedung Dinkes Sumenep dianggarkan Rp4,5 miliar melalui APBD tahun 2014.
Baca Juga : Bangunan dari Gedek Bambu Itu, Polindes Sabuntan
Pada tahun 2019, penyidik Polres Sumenep menetapkan dua tersangka dari unsur pelaksana proyek, IM dan konsultan pengawas NM, serta pada tahun 2020, Polres Sumenep kembali menetapkan satu tersangka.
