Kopri Sumenep Turun ke Jalan, Nur Waida : Aksi Bisu Seperti Bisunya Sang Penguasa

Okedaily.com, Sumenep – Puluhan Mahasiswi yang tergabung dalam Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, turun ke jalan menggelar aksi bisu di Jl. Dr. Cipto, Jum’at (29/10) di depan Kantor Pemda Sumenep.

Dalam pantauan okedaily.com di lapangan, para aktivis perempuan Kota Sumenep ini membawa beberapa peralatan dapur yang diketok-ketok sebagai lantunan nada mengiringi aksi bisu mereka.

Nampak selain peralatan dapur yang mereka bawa, ada pula poster-poster yang bertuliskan :

“Menyuarakan Perlawanan Terbungkam”

“Bangsa yang Darurat Harga Tasnya Lebih Mahal Daripada Harga Perempuannya, Adalah Bangsa yang Menjelang Akhir Zaman”

“Diam dan Tikam Bicara Disiksa, Stop Kekerasan”

“Sahkan Raperda Kabupaten Layak Anak”

“Bagi Kami Cantik Saja Tidak Cukup Tanpa Berproses Menjadi Aktifis dan Berdialektis”

“Perempuan Aman Sumenep Makmur”

“Penuhi Hak Kesehatan, Stop Kekerasan Terhadap Perempuan”

Aksi unjuk rasa dengan menutup mulut menggunakan plester oleh para Srikandi Kopri Sumenep ini, adalah merupakan aksi bisu sebagai bentuk protes terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam menyambut Hari Jadi Sumenep ke-752, yakni Achmad Fauzi bersama Nyai Eva.

Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten/ Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Adapun aksi bisu tersebut, adalah meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep agar mendesak DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumenep untuk mengesahkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten layak anak di Kota Keris.

Ketua PC Kopri Kabupaten Sumenep, Nur Waida, kepada okedaily.com mengatakan bahwa, pihaknya sangatlah kecewa dikarenakan tidak disegerakannya pengesahan tentang Raperda Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumenep.

Baca Juga : Rumah Pribadi Diduga Jadi Kantor Desa Paliat, Balai Desa Lama Jadi Sarang Ternak

Baca Juga : Aksi Bisu, Harga Tasnya Lebih Mahal dari Harga Perempuannya Tanda Akhir Zaman

Baca Juga : DPMD Penuhi Panggilan Polres Sumenep Atas Laporan Eks Panitia Pilkades Sapeken

“Kami merasa kecewa, karena data yang kami dapatkan dari DPRD Sumenep, bahwasanya Raperda Kabupaten Layak Anak yang menjadi tuntutan kami tidak segara disahkan. Maka atas dasar kekecewaan inilah kami gelar aksi bisu seperti bisunya penguasa yang terkesan enggan untuk mendesak proses percepatan Raperda tersebut” Kata intelektual aktivis perempuan Sumenep ini.

Seharusnya, lanjut perempuan yang akrab disapa Waida ini, ada kesamaan antara jawaban DPRD Sumenep dan Pemkab Sumenep, namun faktanya jawaban keduanya tidak singkron. Maka pihaknya sebagai aktivis perempuan akan mendesak dan mengkawal secara penuh agar segera disahkan Raperda tersebut.

“Tetapi kami malah dijawab oleh pihak Pemkab Sumenep, akan segera mengesahkan Raperda yang kami tuntut ini. Sedangkan DPRD Sumenep menjawab lain, bahwa Raperda tersebut masih dalam tahap evaluasi di provinsi Jawa Timur.” Tukasnya.

Terpisah, Melly Sufianti Srikandi Hanura, yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Sumenep ikut merespon terkait adanya aksi bisu yang digelar oleh para Srikandi Kopri Sumenep hari ini. Pihaknya mengatakan bahwa apa yang sudah disampaikan Pak Yayak tadi itu semua sudah benar.

“Kita kapan hari sudah audensi dengan teman-teman aliansi perempuan dan kita sudah sampaikan waktu di komisi IV. intinya ini memang prioritas kita dan masih dalam proses yang belum selesai” Tandasnya.

Secara umum, Raperda Kabupaten layak anak tujuannya adalah, untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Khususnya untuk membangun inisiatif Pemerintahan Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak.

Upaya transformasi yang dimaksud adalah konvensi hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan. Sedangkan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak (PHPA), ada pada suatu wilayah kabupaten/kota.