Alumni Aktivis Cipayung Plus Sapudi Bersatu, Soroti Ancaman Tambang Migas

Forum diskusi tersebut juga membahas perlindungan terhadap terumbu karang, wilayah tangkap nelayan, biota laut dan ekosistem pesisir.

Dan yang paling penting. Jika terjadi kerusakan ekologis, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pemulihannya?. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini mulai menjadi kegelisahan di tengah masyarakat.

Negara Boleh Mengkapling, Tetapi Rakyat Boleh Bertanya

KAHMI Sapudi, Yudi Ansori, menegaskan bahwa penetapan suatu wilayah sebagai lokus kegiatan migas tidak otomatis menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan.

“Tidak ada alasan yang perlu ditoleransi, semuanya sudah pernah terjadi, perusahaan juga tidak pernah terbuka, termasuk DBH yang diberikan ke Pulau Sapudi,” ucapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata keberadaan perusahaan migas.

Ada persoalan lebih besar yang menyertainya. Transparansi, distribusi manfaat, dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat.

Sebab bagi masyarakat pulau kecil, laut bukan sekadar hamparan air. Laut adalah tempat mencari ikan. Laut adalah ruang hidup. Laut adalah sumber pangan.

Dan bagi sebagian masyarakat pesisir, laut bahkan merupakan warisan yang menentukan keberlangsungan generasi berikutnya.

Ekonomi Nasional vs Ekologi Lokal

Sementara itu, FOKAL IMM Sapudi, Salam, menyoroti kecenderungan narasi pembangunan yang lebih mudah mengedepankan angka ekonomi.

Ketika sebuah proyek migas masuk, kata dia, yang sering menjadi headline adalah nilai investasi, potensi pendapatan negara, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penyerapan tenaga kerja.

Namun, pertanyaan ekologis sering kali tidak mendapatkan ruang yang sama besar. “Jarang sekali kita melihat infografis tentang berapa hektar terumbu karang yang akan terdampak atau bagaimana pola migrasi fauna lokal akan terganggu,” katanya.

Penulis : Mas'udi

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya