OKEDAILY, MADURA – Kejari Sumenep tidak pernah tidur dalam perkara atau kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal tongkang dan kapal cepat, BUMD Sumenep PT Sumekar, pada tahun 2019 silam.
Hal itu dibuktikan dengan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, yang terus dilakukan untuk mengungkap lebih jauh lagi, siapa saja berkaitan kasus pembelian kapal yang ditolak RUPS kala itu.
Sebelumnya, santer tudingan miring terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Namun kini, akhirnya terbantahkan atas diperiksanya Direktur Utama PT WUS (Wira Usaha Sumekar) bersamaan dengan mantan Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim.
Adapun terkait pemeriksaan tersebut diketahui awak media, saat keduanya (Mantan Bupati dan Dirut PT WUS) sepintas terlihat memasuki kantor Kejaksaan Negeri Sumenep.
Kendati demikian, awak media pun konfirmasi langsung tentang mereka ke Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi, SH. yang enggan membeberkan keperluan keduanya itu.
“Iya, tadi saya memeriksa Dirut PT WUS sebagai saksi dalam pembelian Kapal tongkang pada tahun 2019 lalu,” kata Novan Bernadi, Selasa (28/2).
Ditanyakan hubungan BUMD Sumenep yang bergerak di bidang hilir migas (PT WUS) dengan pembelian kapal, Novan menyebut bahwa saat itu ketika terjadi pembelian kapal tongkang, perusahaan tersebut terlibat dalam penyedia dana atau anggaran.
“Waktu pembelian kapal tongkang oleh PT Sumekar, kala itu PT WUS ini bagian dari BUMD yang ikut menyediakan pendanaan. Makanya kita mencoba untuk melakukan klarifikasi,” ungkapnya.
Selain itu, ia pun membenarkan mengenai adanya mantan Bupati Sumenep yang juga terpantau masuk ke gedung Kejaksaan. Namun bukan dia yang melakukan pemeriksaan.
“Yang memeriksa mungkin Kasi Pidsus di ruangan lain. Kalau saya ya itu tadi, hanya melakukan pemeriksaan terhadap Dirut PT WUS saja,” tandanya.
