Ketika Desa Terlalu Sunyi, GPS Pertanyakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Saobi

OkeDaily – Desa pada hakikatnya bukan sekadar wilayah administratif yang dibatasi garis geografis. Desa adalah ruang hidup masyarakat, tempat pelayanan publik berlangsung, pembangunan direncanakan, anggaran dikelola, dan suara warga seharusnya menemukan jalannya menuju kebijakan.

Karena itu, ketika tata kelola pemerintahan desa mulai dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi pemerintahan. Ada sesuatu yang jauh lebih penting: kepercayaan masyarakat terhadap negara yang hadir paling dekat dengan kehidupan mereka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menempatkan desa sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Bupati Sumenep Langgar SKJ yang Dibuat Sendiri? Pengangkatan Kabid SDK Dipertanyakan

Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat bukan sekadar kata-kata yang indah dalam regulasi. Prinsip tersebut semestinya hadir dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Lantas, ketika warga harus berkali-kali bertanya hanya untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah desanya, apakah ada yang perlu diperiksa? Pertanyaan itulah yang kini muncul di Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep.

Gerakan Pemuda Saobi, lazim dikenal GPS, membawa sejumlah persoalan terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa Saobi dalam audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep.

Audiensi tersebut, sebagaimana disampaikan GPS, bukan dimaksudkan untuk menghakimi individu tertentu. Ia menempatkannya sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun, kontrol sosial hanya akan bermakna apabila kritik tersebut kemudian dijawab melalui data, dokumen, klarifikasi, dan tindakan perbaikan.

Kepala Desa dan Pertanyaan tentang Kehadiran di Tengah Masyarakat

Salah satu persoalan yang disampaikan GPS, berkaitan dengan dugaan rendahnya keaktifan Kepala Desa Saobi dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di kantor desa.

GPS juga mempertanyakan keberadaan dan intensitas kehadiran kepala desa setempat dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Pertanyaan tersebut sesungguhnya sederhana. Seberapa mudah masyarakat menemui kepala desanya, ketika membutuhkan pelayanan atau menyampaikan persoalan.

Jabatan kepala desa bukan sekadar posisi administratif. Kepala desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, ketika masyarakat mulai bertanya “Kepala Desa ada di mana?”, maka pertanyaan tersebut menjadi layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah desa saobi.

GPS bahkan menyampaikan kritik dengan nada satire, jangan sampai kantor desa lebih rajin menunggu kepala desa daripada masyarakat menunggu pelayanan.

Tentu, dugaan rendahnya keaktifan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Bisa saja terdapat tugas kedinasan, kepentingan pemerintahan di luar kantor desa, kondisi geografis, urusan administratif, atau alasan lain yang dapat menjelaskan keberadaan kepala desa.

Oleh karenanya, klarifikasi menjadi jauh lebih penting daripada spekulasi. Jangan sampai ruang kosong informasi justru diisi oleh prasangka.

Penulis : Ahmad Fauzan

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya