Panitia Festival Musik Tong-Tong Disorot, Hak Publik Jangan Dikorbankan demi Panggung Hiburan

OkeDaily – Festival Musik Tong-Tong se-Madura 2026 yang akan digelar di depan Masjid Jamik Sumenep, pada Sabtu (17/10) malam, menuai keluhan warga atas penutupan jalan umum yang diduga tidak disertai rekayasa lalu lintas secara matang.

Bahkan, minimnya sosialisasi kepada masyarakat setempat memunculkan pertanyaan serius tentang tata kelola penyelenggaraan event pariwisata di Kabupaten Sumenep.

Persoalannya bukan sekadar kemacetan, pengalihan arus, atau ketidaknyamanan pengendara. Lebih mendasar dari itu, kegiatan yang membawa nama promosi pariwisata daerah justru dipersoalkan karena diduga mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh akses jalan, informasi, dan pelayanan publik yang layak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sinilah Disbudporapar Sumenep perlu memberikan penjelasan terbuka. Sebab, keberhasilan sebuah festival tidak semestinya hanya diukur dari kemeriahan panggung, jumlah penonton, atau daya tarik wisata, tetapi juga dari seberapa baik penyelenggara menghormati kepentingan warga yang terdampak.

Jalan Umum Bukan Milik Panitia

Keluhan warga di RT 2, Jalan DR. Wahidin, Kelurahan Pajagalan, menjadi gambaran persoalan yang patut dievaluasi. Warga mengaku keberatan dengan penutupan akses jalan, terutama di perempatan Jalan Trunojoyo yang menghubungkan dua kelurahan.

“Ini panitia asal-asalan tutup jalan umum, merampas hak publik. Semestinya di perempatan Jl. Trunojoyo yang menghubungkan 2 kelurahan itu diberikan akses bagi warga setempat,” ujar seorang warga setempat, Sabtu (17/10).

Keluhan tersebut bukan perkara sepele. Jalan umum merupakan prasarana yang menopang mobilitas warga, aktivitas ekonomi, akses ke rumah, hingga kebutuhan pelayanan sehari-hari.

Ketika akses itu dibatasi untuk kepentingan sebuah acara, harus ada alasan yang jelas, mekanisme yang sah, pengaturan yang terukur, serta langkah mitigasi bagi masyarakat terdampak.

Penyelenggaraan festival memang dapat membutuhkan penutupan jalan. Namun, kebutuhan tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan kepada panitia untuk menentukan pembatasan akses tanpa memperhatikan kepentingan publik.

Jalan umum bukan ruang eksklusif penyelenggara acara. Penutupan jalan harus diperlakukan sebagai tindakan yang memerlukan dasar hukum, koordinasi, pengaturan lalu lintas, dan informasi yang memadai kepada masyarakat.

Apalagi, perempatan yang dikeluhkan warga merupakan akses penghubung antarkawasan permukiman. Jika benar tidak tersedia jalur alternatif yang memadai maupun akses bagi warga setempat, kebijakan penutupan itu layak dievaluasi secara serius.

Pemerintah daerah Sumenep tidak boleh terjebak pada cara pandang bahwa masyarakat harus menerima seluruh konsekuensi kegiatan pariwisata hanya karena acara tersebut dianggap membawa manfaat bagi daerah.

Dimana pariwisata, semestinya menghidupkan ruang publik, bukan membuat masyarakat yang tinggal di sekitarnya kehilangan akses tanpa penjelasan yang memadai.

Sosialisasi yang Absen, Partisipasi Publik yang Diabaikan

Persoalan berikutnya adalah minimnya sosialisasi. Warga mengaku telah menanyakan persoalan tersebut kepada ketua RT, tetapi tidak memperoleh informasi mengenai penutupan jalan.

“Kami sudah tanya ke Pak RT, tidak ada sosialisasi terkait penutupan jalan di sekitar sini, Mas,” keluhnya.

Jika keterangan warga tersebut benar, kondisi ini menunjukkan kelemahan dalam komunikasi publik penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan permukiman.

Sosialisasi bukan sekadar formalitas administratif. Informasi mengenai jadwal penutupan, ruas jalan terdampak, jalur alternatif, durasi pengalihan arus, serta akses bagi warga merupakan kebutuhan dasar agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya.

Penulis : Mashudi Surahman

Editor : Wandi Abdullah

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya