Sumenep Kepulauan untuk Siapa? Ketika Nama Hendak Diubah, Nasib Rakyat Belum Banyak Berubah

OkeDaily – Sebuah nama dapat diganti dalam hitungan hari. Nomenklatur dapat diperdebatkan di ruang-ruang rapat, dituangkan dalam dokumen, kemudian diperjuangkan melalui mekanisme administratif dan politik.

Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah hanya karena sebuah nama diganti, realitas kehidupan rakyat. Kemiskinan tidak hilang karena nomenklatur berubah.

Jalan rusak tidak otomatis menjadi mulus karena nama daerah berganti. Jarak sekolah tidak menjadi lebih dekat. Pelayanan kesehatan tidak serta-merta membaik. Kapal tidak otomatis bertambah. Harga kebutuhan pokok tidak serta-merta turun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dan kesejahteraan masyarakat kepulauan tidak akan meningkat hanya karena kata “Kepulauan” ditambahkan ke dalam nama Kabupaten Sumenep.

Di titik itulah pertanyaan yang disuarakan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sumenep menjadi relevan, Sumenep Kepulauan untuk siapa?.

Pertanyaan tersebut menjadi tema utama Mimbar Bebas yang digelar DPC GMNI Sumenep di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Jumat, 2 Oktober 2026, sekitar pukul 15.30 WIB.

Bagi GMNI Sumenep, mimbar bebas tersebut merupakan bentuk sikap kritis terhadap wacana perubahan nomenklatur Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Sumenep Kepulauan.

Namun, lebih jauh dari sekadar menolak atau menerima perubahan nama, GMNI sedang melempar pertanyaan yang jauh lebih substantif, apa yang sesungguhnya berubah dalam kehidupan rakyat jika nama kabupaten berubah.

Rakyat Tidak Hidup dari Nomenklatur

Nomenklatur itu penting. Identitas daerah juga penting. Tetapi pemerintahan daerah Sumenep tidak boleh berhenti dan terjebak pada simbol belaka.

Rakyat hidup dari jalan yang dapat dilalui, listrik yang menyala, sekolah yang dapat dijangkau, fasilitas kesehatan yang tersedia, transportasi laut yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan lapangan pekerjaan.

Rakyat juga menanti kebijakan pembangunan yang mampu menjangkau wilayah kepulauan secara adil. Karena itu, kritik GMNI Sumenep patut dibaca sebagai pertanyaan mengenai prioritas pembangunan.

Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menegaskan bahwa organisasinya menolak wacana perubahan nomenklatur tersebut sebelum terdapat kajian yang komprehensif mengenai urgensi, konsekuensi, serta manfaat konkretnya bagi masyarakat.

Pertanyaan GMNI sebenarnya sederhana. Jika persoalan yang hendak diselesaikan adalah ketimpangan pembangunan, apakah perubahan nama merupakan instrumen yang benar-benar mampu menyelesaikannya.

Atau jangan-jangan, perubahan nomenklatur hanya menghasilkan perubahan pada dokumen administrasi, sementara persoalan masyarakat tetap berada di tempat yang sama.

Nama boleh berubah. Tetapi jika sekolah masih sulit dijangkau, pelayanan kesehatan masih terbatas, infrastruktur belum memadai, konektivitas antarpulau masih menjadi masalah dan kesejahteraan masyarakat belum meningkat.

Maka dari itu yang berubah bisa jadi hanya tulisan di papan nama. Rakyat tentu berhak bertanya, apa manfaat konkretnya bagi mereka.

Sumenep Kepulauan untuk Rakyat atau Komoditas Politik?

Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan Marhaenisme, GMNI Sumenep menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai salah satu titik penting dalam membaca kebijakan publik.

Penulis : Ahmad Fauzan

Editor : Mashudi Surahman

Sumber Berita: OkeDaily

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya