Jelang Pelantikan Februari 2026, DPW Tani Merdeka Indonesia Bali Verifikasi Pengurus

Denpasar, Okedaily.com — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Bali melakukan verifikasi calon pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap nama pengurus yang diajukan benar-benar ada, aktif, dan terlibat langsung di lapangan.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Bali, Zulfikar, mengatakan verifikasi dilakukan secara menyeluruh sebelum pelantikan pengurus. Saat ini, verifikasi telah dilakukan di Kota Denpasar dan Kab. Badung serta akan berlanjut ke daerah lainnya.

“Verifikasi ini berlaku untuk semua DPD kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kami ingin memastikan nama-nama pengurus yang diajukan bukan sekadar formalitas. Semua harus jelas orangnya dan aktif,” kata Zulfikar, (12/01).

Zulfikar menyebutkan, pelantikan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia direncanakan akan dilaksanakan secara serentak di sembilan kabupaten/kota se-Bali pada pertengahan Februari 2026. Acara tersebut ditargetkan dihadiri sekitar 1.000 petani dari berbagai wilayah di Bali.

Menurutnya, pelantikan serentak menjadi momentum penting dalam memperkuat kelembagaan petani di Bali. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas antarpetani serta konsolidasi organisasi di tingkat daerah.

“Ini juga bagian dari komitmen kami mendukung program nasional swasembada pangan. Organisasi petani harus solid dari bawah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan peran aktif organisasi petani di daerah.

“Struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota harus benar-benar solid agar program swasembada pangan dapat berjalan efektif,” kata Don Muzakir.

Verifikasi pengurus ini diharapkan dapat memastikan Tani Merdeka Indonesia di Bali memiliki struktur organisasi yang kuat, aktif, dan berkomitmen memperjuangkan kepentingan petani.