Sumenep – Sedikitnya ada empat indikator utama berdirinya suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tak hanya terfokus pada mencari laba semata. Namun juga bisa memberikan manfaat besar seperti menyediakan kebutuhan masyarakat dan mengangkat potensi desa.
Hal tersebut yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat, Tabrani.
Kabid Pemberdayaan dan Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat menuturkan bahwa, sedikitnya ada empat Indikator utama berdirinya suatu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Yang pertama BUMDes tersebut bisa mengangkat potensi desa, tentunya harus dapat memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat sekitar.” Terang Tabrani, Minggu (12/12).
Menurutnya, selain mengangkat potensi desa, BUMDes juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan eningkatkan UMKM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan melalui penyertaan modal dari BUMDes itu sendiri.
Ketika ditanya BUMDes mana yang sudah mempunyai aset besar dikabupaten Sumenep, Tabrani, menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas utama ukuran bukan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh BUMDes, namun katagori maju tidaknya.
“Kita saat ini mengacu pada data center yang dikeluarkan oleh Jawa timur dan Pusat, dalam rangka mengevaluasi Bumdes-bumdes secara nasional. sementara, saat ini ada sekitar 15 BUMDes yang masuk katagori maju di Kabupaten Sumenep,” ujar Tabrani.
Dikatakan BUMDes maju, lanjut Tabrani, ialah apabila mempunyai usaha, dapat memberikan honor karyawannya, memiliki aset yang cukup besar dan dapat memberikan PADes dari sektor BUMDes.
Lebih lanjut Tabrani menyampaikan bahwa, beberapa BUMDes katagori maju diantaranya seperti yang ada di Desa Mandala Kecamatan Rubaru, Desa Dungkek Kecamatan Dungkek, Desa Lobuk Kecamatan Bluto, Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura, Desa Gelugur dan Gunggung Kecamatan Batuan.
Sehingga dari itu, pihaknya menargetkan ditahun 2022 mendatang, BUMDes se-Kabupaten Sumenep harus sudah terdaftar semuanya.
“Dengan lahirnya Kemendes nomor 3 tahun 2021 ini, sudah banyak BUMDes yang melakukan pendaftaran. Target kami, ditahun 2022 nantinya BUMDes yang ada di Kabupaten Sumenep sudah terdaftar semua di Kemenkumham.” tandasnya
Dirinya juga menghimbau, agar BUMDes mengisi data center, mencari potensi yang ada termasuk melayani kebutuhan masyarakat, dan pengurus BUMDes harus diikutsertakan pada pelatihan – pelatihan, yang bertujuan meningkatkan kualitas manajemen usaha tersebut.
